Kabupaten Bojonegoro – Program strategis nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang menjadi salah satu unggulan Presiden Prabowo Subianto terancam ternodai di tingkat desa. Alih-alih mendapat perlindungan negara, pelaksana program di lapangan justru mengaku menjadi sasaran dugaan pemerasan oleh oknum yang memanfaatkan ketakutan hukum demi keuntungan pribadi.
Investigasi di Desa Sawen, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro mengungkap bahwa kegiatan pemerataan lahan dan pengambilan tanah urug untuk pembangunan Gedung Koperasi Desa Merah Putih diduga tidak berjalan dalam iklim yang sehat. Sumber di lapangan menyebut, pengelola kerap didatangi oknum tertentu yang mengatasnamakan kewenangan dan menyodorkan ancaman hukum.
“Kami ditekan dengan isu Undang-Undang Minerba. Seolah-olah kegiatan ini ilegal, padahal ini untuk pembangunan koperasi desa, bukan tambang,” ungkap seorang pengelola yang meminta identitasnya dirahasiakan, Kamis (22/1/2026).
Lebih jauh, sumber menyebut praktik tersebut bukan sekadar intimidasi, melainkan berujung pada permintaan uang ‘damai’ agar aktivitas bisa terus berjalan tanpa gangguan.
Yang lebih ironis, setelah uang diberikan, tekanan tidak berhenti.
“Sudah kami beri uang, tapi hanya hitungan hari mereka datang lagi. Minta lagi. Polanya berulang,” tegasnya.
Dugaan Pemerasan Terstruktur, Pengelola Tercekik Biaya Operasional
Praktik ini diduga membuat pengelola kegiatan berada dalam posisi serba salah. Di satu sisi, mereka berupaya menyukseskan program pemerintah pusat yang menargetkan 80.000 koperasi desa demi penghapusan kemiskinan ekstrem. Di sisi lain, mereka harus menanggung beban finansial akibat ulah oknum yang diduga memeras dengan dalih hukum.
Akibatnya, dana operasional kerap terkuras.
“Untuk beli BBM alat berat saja kami sering tekor. Uang habis bukan untuk pekerjaan, tapi untuk melayani permintaan oknum,” imbuhnya.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius: siapa sebenarnya yang diuntungkan dari gangguan ini?. Dan mengapa pelaksana program strategis nasional justru merasa tidak aman di lapangan?.
TNI Komit Kawal Program, Tapi Oknum Masih Bebas Berkeliaran
Padahal, secara nasional, Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah menyatakan komitmennya untuk mengawal dan mengamankan program-program strategis Presiden Prabowo hingga ke pelosok desa. Namun fakta di Sawen menunjukkan adanya celah pengawasan yang diduga dimanfaatkan oknum tertentu.
Jika dugaan ini benar, maka yang terjadi bukan sekadar pelanggaran etik, melainkan ancaman serius terhadap keberlangsungan program negara. Penggunaan UU Minerba sebagai alat menekan pelaksana kegiatan yang mendukung pembangunan desa dinilai berpotensi menjadi modus kriminalisasi.
Pengelola pun berharap aparat penegak hukum untuk turun tangan secara serius, bukan hanya bersikap normatif.
“Kami minta negara hadir. Jangan biarkan oknum merusak program Presiden hanya demi kantong pribadi,” tandasnya.
