Investigasitimes.com, Kabupaten Koltim – Apa yang seharusnya menjadi panggung pembuktian ketegasan Pemerintah Daerah (Pemda) Kolaka Timur dalam menegakkan pengawasan terhadap aktivitas tambang nikel PT Toshida Indonesia di Desa Taore, Kecamatan Aere, justru berubah menjadi tontonan ironis.
Di hari yang mestinya menunjukkan wibawa pemerintah, justru yang tampak adalah potret nyata betapa lemahnya negara di hadapan korporasi tambang.
Senin, 20 Oktober 2025, rombongan resmi Pemda Koltim bergerak menuju kawasan pertambangan Toshida.
Mereka datang membawa mandat, memastikan kesepakatan penghentian sementara operasi tambang sesuai hasil rapat pada 15 Oktober adalah benar-benar dijalankan di lapangan.
Namun misi itu berakhir bukan di area pit tambang, melainkan di depan portal baja di pos check point utama.
Tim gabungan yang terdiri dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ditahan di pintu masuk.
Petugas keamanan perusahaan berdalih “prosedur internal” dan “SOP keselamatan” sehingga menolak akses tim masuk ke area inti tambang.
Di depan mata para pejabat pemerintah, tampak truk-truk besar melintang di jalur masuk, seolah menjadi pagar hidup yang memisahkan kuasa publik dan dominasi modal.
Salah satu anggota tim yang enggan disebutkan namanya mengaku kecewa berat.
“Kami hanya ingin memastikan kesepakatan itu dipatuhi. Tapi kami disuruh bersurat dulu, dan katanya baru bisa dikonfirmasi dua hari kerja. Kami datang atas nama pemerintah, bukan tamu yang perlu izin,” ungkapnya dengan nada getir.
Ironi kian kentara ketika dari kejauhan tampak beberapa truk bermuatan keluar dari area tambang. Sementara barisan truk kosong tampak menunggu giliran masuk.
Jika benar aktivitas dihentikan, mengapa rantai logistik masih bergerak seperti biasa?.
Gambaran ini menimbulkan pertanyaan serius, apakah penghentian sementara yang diumumkan hanyalah formalitas untuk meredam sorotan publik?.
Padahal, pihak PT Toshida sebelumnya menyatakan siap menerima kunjungan Pemda dan bahkan menjanjikan pendampingan lengkap dengan Alat Pelindung Diri (APD).
Namun di lapangan, janji itu lenyap. Yang tersisa hanyalah wajah kecewa para pejabat daerah.
Kunjungan yang mestinya sebagai isyarat penegasan peran pemerintah daerah, justru berbalik menjadi lambang “ketidakberdayaan”.
Plt Bupati Koltim, Yosep Sahaka, hingga berita ini diturunkan belum memberikan keterangan resmi. Sementara Humas PT Toshida Indonesia, Tri Sugiharto, ketika dikonfirmasi hanya menjawab singkat melalui pesan WhatsApp.
“Saya di jalan, Pak,” Jawaban singkat itu seperti mencerminkan sikap perusahaan terhadap publik, dingin, formal, dan nyaris tanpa tanggung jawab moral.
Lebih dari sekadar insiden administratif, kejadian ini menjadi tamparan keras terhadap integritas dan wibawa pemerintah daerah.
Ketika tim resmi Pemda tak mampu menembus gerbang tambang, maka yang tertutup bukan hanya akses menuju pit, tapi juga simbol kedaulatan negara atas kekayaan alamnya sendiri.
Di titik ini, publik pun dibuat bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang berkuasa di Kolaka Timur, pemerintah ataukah korporasi?.
Kisah rombongan yang pulang dengan tangan kosong ini tidak sekadar soal tambang, tetapi soal harga diri pemerintahan.
Sebab, ketika pintu tambang tak lagi bisa dibuka oleh simbol negara, maka sesungguhnya yang terkunci adalah martabat kekuasaan itu sendiri.
