Jakarta – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), Jakarta Selatan, pada Jumat (27/2/2026). Dalam aksi tersebut, massa menuntut reformasi total di tubuh institusi Polri serta mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menanggalkan jabatannya.
Aksi yang berlangsung sejak siang hingga sore hari ini diwarnai dengan pembentangan spanduk dan poster kritik. Mahasiswa menilai bahwa rentetan persoalan penegakan hukum belakangan ini menjadi bukti nyata bahwa proses reformasi di internal kepolisian belum berjalan maksimal.
Lima Tuntutan Utama Mahasiswa
Dalam pernyataan resminya, BEM UI menggarisbawahi lima poin krusial yang menjadi landasan aksi mereka:
-
Hukuman Berat bagi Aparat Represif: Mendesak pidana seberat-beratnya bagi anggota yang terlibat tindakan represif hingga menyebabkan hilangnya nyawa.
-
Pertanggungjawaban Institusional: Meminta pencopotan Kapolri dan Kapolda terkait sebagai bentuk tanggung jawab atas kegagalan sistemik.
-
Hentikan Kriminalisasi: Menuntut pembebasan segera para tahanan yang dinilai menjadi korban kriminalisasi.
-
Batasi Kewenangan: Mendesak pembatasan kewenangan Polri serta penarikan personel kepolisian dari jabatan-jabatan sipil.
-
Percepatan Reformasi Polri: Mendorong reformasi menyeluruh secara struktural, kultural, dan instrumental melalui mekanisme yang transparan serta terukur.
Kekecewaan Terhadap Dialog
Meski aksi berjalan relatif tertib di bawah pengamanan ketat, massa aksi menyayangkan sikap pimpinan Polri. Mahasiswa menyatakan kekecewaannya karena Kapolri tidak turun langsung menemui demonstran untuk mendengarkan aspirasi yang dibawa.
“Kami kecewa karena aspirasi ini tidak diterima langsung oleh Kapolri. Namun, ini bukan akhir. Kami akan terus mengawal isu reformasi kepolisian ini,” ujar salah satu perwakilan massa di lokasi.
Massa akhirnya membubarkan diri pada sore hari dengan tertib. BEM UI menegaskan bahwa aksi ini merupakan bagian dari gelombang kritik publik yang lebih besar. Mereka juga membuka kemungkinan adanya aksi lanjutan jika poin-poin tuntutan tersebut tidak segera mendapat respons nyata dari pihak otoritas.
