Kabupaten Koltim – Penataan birokrasi Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) memasuki fase yang cukup dinanti, terutama oleh kalangan aparatur sipil negara (ASN).
Usulan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) hasil job fit dan manajemen talenta yang dilakukan beberapa bulan lalu dikabarkan kini telah sampai di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Informasi yang beredar menyebutkan, usulan sebelumnya telah ditandatangani oleh Gubernur Sulawesi Tenggara sebelum diteruskan ke Kemendagri.
Meski demikian, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kabupaten Koltim, khususnya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), terkait posisi terakhir proses tersebut.
Karena itu, kabar mengenai berkas yang telah berada di Kemendagri masih perlu menunggu konfirmasi resmi.
Manakala seluruh usulan persetujuan dan ketentuan administratif terpenuhi, maka pelantikan tinggal menunggu tahapan berikutnya.
Pelantikan hasil job fit dan manajemen talenta nantinya diharapkan tidak berhenti pada pergantian atau pengisian jabatan eselon II semata.
Momentum tersebut dapat menjadi awal penataan birokrasi secara berjenjang, mulai dari pejabat pimpinan tinggi pratama hingga pejabat administrator dan pengawas.
Ketika posisi pimpinan tinggi pratama terisi dan struktur organisasi mulai ditata, terdapat kemungkinan munculnya pergeseran, pengisian jabatan yang kosong maupun penataan kembali pejabat administrator dan pengawas sesuai kebutuhan organisasi dan ketentuan yang berlaku.
Sebab, birokrasi yang sehat bukan hanya membutuhkan pimpinan yang tepat, tetapi juga membutuhkan kesempatan yang terbuka bagi aparatur di bawahnya untuk berkembang.
Bagi Plt Bupati Koltim H. Yosep Sahaka, penataan tersebut juga dapat menjadi langkah awal membenahi pemerintahan dari dalam.
Pembenahan struktur birokrasi menjadi penting karena program pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan kepala daerah. Kebijakan tersebut harus diterjemahkan oleh OPD dan seluruh jajaran ASN menjadi program kerja yang konkrit.
Menempatkan pejabat sesuai kompetensi, kebutuhan organisasi dan kemampuan manajerial menjadi bagian penting dalam membangun birokrasi yang lebih efektif.
Apalagi Koltim membutuhkan birokrasi yang mampu bergerak cepat menghadapi berbagai agenda pembangunan, mulai dari pelayanan publik, pengelolaan keuangan daerah, pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi masyarakat hingga penguatan sektor pertanian.
