Kabupaten Koltim – Satu unit mobil Toyota Hilux Box milik Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang diperuntukkan sebagai kendaraan operasional layanan perpustakaan keliling hingga kini belum diketahui telah dikembalikan kepada pemerintah daerah.
Kendaraan yang merupakan bantuan dari Perpustakaan Nasional melalui APBN Tahun Anggaran 2024 tersebut diketahui masih berada dalam penguasaan mantan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Koltim, Maryono.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kejelasan status kendaraan tersebut. Terlebih, mobil operasional itu merupakan aset negara yang semestinya digunakan untuk menunjang pelayanan publik, bukan berada dalam penguasaan pribadi setelah pejabat yang bersangkutan tidak lagi menduduki jabatannya.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Koltim, Ino Supandi, yang dikonfirmasi terkait persoalan aset daerah ini belum memberikan jawaban.
Termasuk ketika ditanyakan apakah pihaknya telah melayangkan surat teguran atau permintaan pengembalian kendaraan kepada Maryono.
Hingga berita ini pula disusun, belum diperoleh penjelasan mengenai alasan kendaraan belum dikembalikan. Belum diketahui pula bagaimana kondisi fisik mobil itu saat ini, apakah masih utuh dan layak operasional atau justru sudah mengalami kerusakan.
Hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan belum berhasil dihubungi untuk dimintai penjelasan terkait keberadaan kendaraan maupun alasan belum dikembalikannya aset daerah tersebut.
Persoalan ini membutuhkan ketegasan dari pemerintah daerah, bukan sekedar pendataan atau menunggu itikad baik pihak yang menguasai kendaraan.
Pihak BPKAD Koltim harus segera mengambil langkah tegas guna memastikan keberadaan, kondisi fisik, serta status penguasaan mobil Hilux Box tersebut.
Jika kendaraan itu merupakan aset daerah, tidak boleh ada pembiaran terhadap penguasaan yang tidak lagi memiliki dasar kedinasan.
Pemerintah daerah perlu melayangkan teguran resmi, meminta pengembalian kendaraan, dan apabila tidak diindahkan, menempuh langkah administratif maupun hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebab, aset daerah bukan milik pejabat yang sedang atau pernah berkuasa. Kendaraan itu disediakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat.
