Kota Batu – Persoalan dugaan pencemaran lingkungan akibat pengolahan limbah kotoran sapi menjadi biogas milik Jianto di Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, mulai memasuki babak serius. Bau busuk menyengat dan dugaan aliran limbah yang mengganggu lingkungan permukiman warga bukan lagi sekadar persoalan ketidaknyamanan masyarakat. Persoalan ini kini mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan lingkungan hidup.
Di tengah keluhan warga yang disebut berlangsung berulang, publik patut mempertanyakan: sejauh mana Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batu menjalankan kewenangannya? Apakah pengawasan benar-benar dilakukan secara menyeluruh, atau hanya sebatas datang ketika ada pengaduan, melakukan inspeksi, kemudian persoalan kembali berjalan tanpa kepastian penyelesaian?
Pertanyaan tersebut mencuat setelah Nganti Resmi Kharisma bersama kuasa hukumnya dari Maha Patih Law Office, Paulus Rohi Riwu, S.H., M.H., dan Andi Rachmanto, S.H., menyampaikan sikap tegas pada Minggu (8/11/2026).
Pihaknya menilai, dugaan persoalan pengolahan limbah milik Jianto tidak boleh dibiarkan menyusut menjadi sekadar konflik antarwarga. Ada kepentingan lingkungan hidup yang jauh lebih besar dan menjadi tanggung jawab pemerintah untuk melindunginya.
Jianto, warga Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, diadukan atas aktivitas pengolahan limbah kotoran sapi untuk kebutuhan biogas yang menurut pihak pengadu diduga belum dilengkapi perizinan dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) sesuai ketentuan.
Dugaan tersebut harus diuji melalui pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan teknis oleh instansi berwenang.
Bau Busuk Dikeluhkan, Pengawasan Pemerintah Dipertanyakan
Persoalan bermula dari keluhan masyarakat mengenai bau busuk menyengat yang diduga berasal dari aktivitas pengolahan limbah biogas, disertai dugaan aliran limbah yang mengganggu lingkungan sekitar.
Bagi masyarakat, persoalannya sederhana: mereka membutuhkan lingkungan tempat tinggal yang bersih, sehat, dan bebas dari gangguan aktivitas pengolahan limbah yang tidak terkendali.
Namun, ketika keluhan masyarakat telah disampaikan kepada pemerintah, pertanyaan berikutnya adalah apakah laporan tersebut benar-benar ditangani sampai tuntas?
Jangan sampai masyarakat hanya mendapatkan jawaban administratif, sementara persoalan di lapangan tidak memperoleh kepastian penyelesaian.
DLH Kota Batu tidak cukup hanya hadir ketika persoalan mencuat. Instansi tersebut harus mampu menunjukkan hasil pengawasan yang terukur, mulai dari pemeriksaan dokumen lingkungan, kondisi instalasi pengolahan limbah, pengambilan sampel apabila diperlukan, hingga penentuan tindakan sesuai hasil pemeriksaan.
Sebab, fungsi DLH bukan sekadar menerima laporan dan mendokumentasikan kunjungan lapangan. Ada tanggung jawab perlindungan lingkungan yang harus dijalankan.
Andi Rachmanto: Jangan Jadikan Sidak Sebagai Formalitas, Masyarakat Butuh Bukti Tindakan
Kuasa hukum pengadu, Andi Rachmanto, S.H., dari Maha Patih Law Office, melontarkan kritik keras terhadap pola penanganan persoalan lingkungan yang hanya berhenti pada inspeksi lapangan tanpa kejelasan tindak lanjut.
Menurutnya, dugaan pencemaran tidak boleh direduksi menjadi persoalan antar-tetangga yang dianggap selesai hanya karena para pihak telah berdamai.
“Perkara ini bukan sekadar persoalan warga atau tetangga yang merasa terganggu karena bau maupun aliran limbah. Lebih dari itu, terdapat dugaan pencemaran lingkungan yang harus dilihat secara objektif melalui kewenangan pengawasan dan pembinaan Dinas Lingkungan Hidup,” tegas Andi.
Ia mengingatkan, inspeksi mendadak (sidak) jangan sampai hanya menjadi panggung formalitas untuk menunjukkan seolah-olah pemerintah telah bekerja.
Menurutnya, masyarakat tidak membutuhkan sekadar kehadiran petugas, foto dokumentasi, atau laporan kegiatan. Yang dibutuhkan adalah kepastian mengenai kondisi lingkungan dan tindakan nyata apabila ditemukan pelanggaran.
“Jangan sampai DLH hadir hanya sebatas melakukan sidak ketika ada aduan, kemudian setelah itu tidak ada tindakan konkret yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pengawasan lingkungan tidak boleh berhenti pada dokumentasi kegiatan atau formalitas kunjungan lapangan,” tandasnya.
Ia menegaskan, apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam pengelolaan limbah, DLH harus mengambil langkah berdasarkan kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Sudah Berdamai Bukan Berarti Persoalan Lingkungan Selesai!
Salah satu hal yang menjadi perhatian kuasa hukum adalah adanya kesepakatan perdamaian antara pihak pengadu dan pihak yang diadukan.
Namun, Andi menegaskan bahwa perdamaian tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk menghentikan pengawasan terhadap aktivitas pengolahan limbah.
Menurutnya, kesepakatan pribadi antara dua pihak tidak otomatis menghapus kewajiban pemerintah dalam melindungi kepentingan masyarakat dan lingkungan hidup.
“Sepanjang terdapat dugaan pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan hidup, pemerintah dan aparat penegak hukum tetap perlu menilai serta menindaklanjutinya berdasarkan kewenangan dan mekanisme hukum yang berlaku,” paparnya.
Ia juga menegaskan bahwa pencabutan pengaduan atau perdamaian tidak otomatis meniadakan kebutuhan pemeriksaan teknis maupun evaluasi terhadap aktivitas pengolahan limbah.
“Jangan sampai perdamaian dijadikan tameng untuk menutup persoalan yang sebenarnya menyangkut kepentingan publik. Kalau memang pengelolaan limbah sudah sesuai ketentuan, silakan buktikan melalui pemeriksaan teknis. Tetapi kalau ditemukan pelanggaran, harus ada tindakan sesuai aturan,” tegasnya.
Regulasi Lingkungan Hidup Bukan Pajangan, Harus Ditegakkan!
Dalam persoalan ini, sejumlah regulasi lingkungan hidup menjadi landasan penting bagi instansi berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan evaluasi, antara lain:
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Menteri LHK Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL.
Ketentuan tersebut bukan sekadar deretan pasal yang dicantumkan dalam dokumen administrasi. Regulasi tersebut menjadi instrumen untuk memastikan kegiatan pengolahan limbah tidak mengorbankan keselamatan lingkungan dan kepentingan masyarakat.
Karena itu, DLH perlu memastikan status persetujuan lingkungan, dokumen pengelolaan lingkungan, kelayakan fasilitas pengolahan limbah, serta kesesuaian kegiatan dengan standar teknis yang diwajibkan.
Apabila diperlukan, pemeriksaan juga harus disertai pengujian kualitas air dan lingkungan melalui prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan.
Jangan sampai persoalan baru dianggap serius setelah kerusakan lingkungan semakin meluas.
DLH Kota Batu Jangan Tunggu Masyarakat Terus Mengeluh Baru Bergerak
Andi Rachmanto kembali menegaskan bahwa persoalan lingkungan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut hanya karena para pihak telah mencapai kesepakatan perdamaian.
Menurutnya, pemerintah harus membedakan persoalan hubungan pribadi antarwarga dengan tanggung jawab negara dalam menjaga kualitas lingkungan hidup.
“Perdamaian antarpara pihak tentu patut dihormati. Akan tetapi, tanggung jawab pemerintah dalam menjaga lingkungan hidup tidak boleh berhenti karena adanya kesepakatan pribadi. DLH tetap harus hadir, baik dalam rangka pengawasan, penegakan aturan, maupun pembinaan terhadap pengelola kegiatan,” ujarnya.
Ia menambahkan, tujuan pengawasan bukan untuk mencari-cari kesalahan seseorang, melainkan memastikan kegiatan pengolahan limbah berjalan sesuai ketentuan dan tidak merugikan masyarakat.
Publik kini membutuhkan jawaban yang jelas: apakah fasilitas tersebut telah memenuhi persyaratan teknis? Apakah pengelolaan limbahnya sudah sesuai standar? Apakah pengawasan telah dilakukan secara berkala? Dan jika ditemukan pelanggaran, tindakan apa yang akan diambil?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut semestinya dijawab dengan hasil pemeriksaan, bukan sekadar pernyataan normatif.
Tak Puas dengan Penanganan DLH? Kuasa Hukum Siapkan Aduan ke Provinsi, Kementerian LH dan Ombudsman
Tidak ingin persoalan berhenti tanpa kepastian, pihak kuasa hukum memastikan akan membawa masalah tersebut ke tingkat yang lebih tinggi apabila DLH Kota Batu dinilai tidak menunjukkan langkah konkret.
Andi Rachmanto menyatakan pihaknya siap menyampaikan pengaduan kepada DLH Provinsi Jawa Timur, Kementerian Lingkungan Hidup, Ombudsman RI, hingga Inspektorat sesuai kewenangan masing-masing lembaga.
“Apabila DLH Kota Batu terus abai dan tidak menunjukkan langkah konkret, kami akan tetap mengawal persoalan ini melalui koordinasi dan penyampaian pengaduan kepada DLH Provinsi Jawa Timur, Kementerian Lingkungan Hidup, Ombudsman RI, termasuk menempuh mekanisme pengaduan kepada Inspektorat sesuai kewenangannya,” tegas Andi.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan pengaduan masyarakat tidak berhenti di meja birokrasi tanpa hasil yang jelas.
Pelaporan kepada Ombudsman RI juga dimaksudkan untuk meminta pemeriksaan apabila terdapat dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk apabila ditemukan pengabaian kewajiban atau penundaan penanganan pengaduan yang tidak semestinya.
Bantuan Pemerintah Dipertanyakan, Mengapa Fasilitas Biogas Justru Menjadi Polemik?
Persoalan ini juga membuka pertanyaan lain mengenai bantuan fasilitas pengolahan kotoran sapi menjadi biogas yang sebelumnya disebut berasal dari Dinas Pertanian Kota Batu melalui Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).
Menurut keterangan pihak pengadu, fasilitas tersebut diduga dibangun secara mandiri tanpa pendampingan tenaga ahli maupun kajian teknis yang memadai.
Informasi ini perlu mendapat perhatian serius, mengingat program bantuan pemerintah semestinya tidak berhenti pada penyaluran anggaran dan pembangunan fasilitas.
Pemerintah juga harus memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar memenuhi spesifikasi, memiliki perencanaan teknis yang memadai, dapat dioperasikan dengan benar, serta tidak menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat dan lingkungan.
Jika memang bantuan tersebut disalurkan melalui Gapoktan, publik berhak mengetahui berapa besar anggarannya, bagaimana mekanisme pelaksanaannya, siapa yang bertanggung jawab atas pembangunan, serta apakah terdapat pendampingan teknis dari pihak yang kompeten.
Jangan sampai program yang seharusnya membawa manfaat bagi masyarakat justru memunculkan persoalan lingkungan yang kemudian harus ditanggung warga sekitar.
Jangan Biarkan Kepentingan Lingkungan Kalah oleh Pembiaran
Andi Rachmanto menegaskan bahwa pengolahan limbah menjadi energi alternatif merupakan inovasi yang patut didukung. Namun, inovasi tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan kewajiban perlindungan lingkungan hidup.
“Pada akhirnya, yang dibutuhkan bukan sekadar kunjungan petugas, dokumentasi sidak, atau penyelesaian administratif di atas kertas,” tukasnya.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian bahwa setiap dugaan pencemaran ditindaklanjuti secara objektif, transparan, dan berdasarkan ketentuan hukum.
“Lingkungan hidup bukan milik satu orang, bukan pula tanggung jawab satu pihak. Ketika lingkungan berpotensi tercemar, kepentingan seluruh masyarakat ikut dipertaruhkan. Jangan sampai bau limbah hanya dianggap sebagai gangguan sesaat, sementara tanggung jawab menjaga lingkungan justru perlahan ikut menguap,” tandasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berupaya meminta konfirmasi kepada Dinas Pertanian Kota Batu terkait bantuan fasilitas biogas melalui Gapoktan, termasuk besaran anggaran, mekanisme penyaluran, spesifikasi pembangunan, serta pendampingan teknis yang diberikan.
Redaksi juga masih membuka ruang konfirmasi kepada DLH Kota Batu terkait hasil pengawasan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, serta kepada Jianto selaku pihak yang diadukan untuk memberikan penjelasan mengenai status perizinan dan sistem pengelolaan limbah fasilitas biogas miliknya.
Satu hal yang kini ditunggu masyarakat bukan lagi sekadar janji akan melakukan pengecekan, melainkan keberanian pemerintah membuktikan bahwa pengawasan lingkungan benar-benar berjalan. Sebab, ketika masyarakat sudah mengeluhkan dugaan gangguan lingkungan, pemerintah tidak boleh sekadar hadir dalam pemberitaan, tetapi harus hadir melalui tindakan nyata.
