Investigasitimes.com, Kabupaten Koltim – Pelaksana tugas (Plt) Kolaka Timur, Yosep Sahaka kini tengah hangat menjadi perbincangan. Hal ini, seiring belum adanya langkah nyata dari Yosep Sahaka dalam menata struktur birokrasi di lingkungan pemerintah daerah.
Dorongan agar Yosep menempatkan aparatur sesuai kompetensi terus menguat, mengingat pentingnya membangun birokrasi yang profesional dan bebas dari praktik jual beli jabatan.
Wacana rotasi birokrasi di Koltim sejatinya telah lama mengemuka di tengah masyarakat. Isu ini bahkan menjadi pembicaraan hangat di berbagai kalangan ASN maupun pemerhati kebijakan publik.
Mereka menilai, sudah saatnya Yosep mengambil langkah konkret melakukan perombakan jabatan agar roda pemerintahan berjalan lebih efektif dan selaras dengan prinsip good governance. Namun hingga detik ini, Yosep belum menunjukkan keputusan yang kuat terkait hal tersebut.
Sejauh ini, langkah yang dilakukan Yosep Sahaka baru sebatas mengisi kekosongan kursi jabatan yang lowong.
Sementara penataan menyeluruh terhadap struktur birokrasi yang dinilai tidak efisien, belum jelas terlihat arahnya.
Sebagian kalangan berpendapat, saat ini Yosep tengah menunggu keputusan inkrah terkait status Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis.
Mereka menilai, Yosep memilih bersikap hati-hati agar tidak menimbulkan polemik baru di tengah situasi politik yang masih dinamis. Namun, pandangan lain menyebut, bahwa lambannya langkah penataan birokrasi menunjukkan adanya keraguan dan pertimbangan pribadi yang belum mampu diputuskan secara tegas didalam diri Yosep alias “tersandera”.
Padahal menurut mereka, kalau niat Yosep murni untuk menata birokrasi yang bersih, maka langkah ke arah tersebut tak perlu menunggu siapa pun.
Birokrasi Koltim saat ini membutuhkan penyegaran di berbagai lini. Beberapa jabatan strategis dinilai sudah terlalu lama ditempati oleh orang yang sama tanpa peningkatan kinerja yang signifikan.
“Menempatkan orang sesuai kompetensinya bukan hanya kebutuhan administratif, tapi tanggung jawab moral seorang pemimpin. Kalau pejabat masih dipilih karena kedekatan atau kepentingan pribadi, jangan berharap birokrasi Kolaka Timur akan maju,”kata seorang pemerhati kebijakan publik di Koltim.
Praktik jual beli jabatan yang kerap menghantui birokrasi di berbagai daerah menjadi ancaman serius terhadap profesionalisme ASN.
Pejabat yang memperoleh jabatan melalui jalur ‘tidak sah’ biasanya tidak memiliki orientasi pelayanan, melainkan sibuk mencari cara untuk mengembalikan “investasi” yang telah dikeluarkan. Dampaknya, kualitas kinerja pemerintahan menurun dan pelayanan publik menjadi korban.
Untuk itu, Yosep Sahaka didorong agar segera mengambil langkah tegas dengan menata ulang struktur birokrasi berdasarkan prinsip merit system yaitu sistem yang menitikberatkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, bukan kedekatan personal atau pertimbangan politik.
Prinsip ini menjadi pondasi reformasi birokrasi yang selama ini didorong oleh pemerintah pusat dan Komisi ASN (KASN).
Langkah itu diyakini tidak hanya akan mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah, tetapi juga akan memperkuat semangat profesionalisme di kalangan ASN Koltim .
ASN yang ditempatkan sesuai bidangnya akan bekerja lebih optimal, memiliki tanggung jawab moral yang tinggi, mampu mencapai target yang kongkrit, serta dapat memberikan pelayanan publik yang cepat dan tepat.
Birokrasi yang tidak ditata dengan baik akan menjadi beban, bukan kekuatan bagi pembangunan daerah.
Sebagai pemimpin, Yosep diharapkan mampu tampil sebagai pemimpin yang berani mengambil keputusan besar untuk memperbaiki sistem dari dalam.
