Kabupaten Koltim – Kemajuan Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) tidak semata-mata ditentukan oleh banyaknya program pembangunan, besarnya anggaran, ataupun beragamnya kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah.
Ada sesuatu yang jauh lebih mendasar dan perlu dibangun terlebih dahulu, yakni kesadaran bersama antara eksekutif dan legislatif tentang tujuan sesungguhnya dari penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri.
Keberadaan pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif, pada hakikatnya adalah untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Inilah fondasi kesadaran yang perlu diperkuat. Sebab, ketika kesadaran tersebut telah menjadi pijakan bersama, maka setiap kebijakan, program maupun keputusan politik tentu memiliki arah yang jelas, yaitu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong kemajuan daerah.
Eksekutif dan legislatif memang memiliki fungsi, kewenangan serta tanggung jawab yang berbeda.
Eksekutif menjalankan roda pemerintahan dan melaksanakan pembangunan, sementara legislatif menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah (perda), penganggaran dan pengawasan.
Meski demikian, perbedaan fungsi kelembagaan tersebut tidak seharusnya melahirkan perbedaan tujuan. Justru keduanya perlu “bertemu” dalam satu kesamaan pandangan, kepentingan masyarakat Koltim harus menjadi orientasi utama dalam setiap keputusan yang diambil.
Sinergi antara eksekutif dan legislatif tidak cukup hanya ditunjukkan melalui hubungan komunikasi formal, pertemuan kelembagaan atau kesepakatan dalam pembahasan anggaran.
Sinergi mesti tercermin dalam kesamaan komitmen untuk memastikan setiap kebijakan benar-benar memiliki nilai manfaat bagi masyarakat.
Kabupaten Koltim ini membutuhkan suasana pemerintahan yang tidak “terjebak” pada kepentingan masing-masing lembaga, perbedaan pandangan politik maupun kepentingan jangka pendek.
Perbedaan harus ditempatkan sebagai ruang guna saling mengingatkan, mengoreksi dan menyempurnakan kebijakan.
Legislatif tetap harus menjalankan fungsi pengawasan secara kritis dan objektif. Sebaliknya, eksekutif juga perlu terbuka terhadap masukan serta evaluasi.
Sebab, pemerintahan yang sehat bukan pemerintahan yang bebas dari kritik, melainkan pemerintahan yang mampu menjadikan kritik sebagai bagian dari perbaikan.
Di tengah berbagai keterbatasan fiskal dan tantangan pembangunan yang dihadapi Koltim, maka kesadaran bersama ini sangatlah penting.
Kabupaten Koltim memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, sumber daya manusia, ekonomi desa hingga pariwisata.
Namun, potensi itu tidak akan berkembang maksimal tanpa kesamaan visi, konsistensi kebijakan dan kerja nyata seluruh unsur pemerintahan.
Pembangunan daerah membutuhkan kesinambungan. Apa yang dirintis eksekutif harus mendapatkan dukungan melalui kebijakan anggaran dan pengawasan legislatif.
Begitupun sebaliknya. Aspirasi serta hasil pengawasan legislatif juga harus menjadi bahan penting bagi eksekutif dalam merumuskan program pembangunan.
Jabatan yang diemban hari ini bukanlah tujuan akhir, apalagi menjadi sarana untuk menunjukkan kekuasaan.
Jabatan adalah amanah dan tanggung jawab untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.
Kabupaten Koltim membutuhkan eksekutif dan legislatif yang memiliki kesamaan orientasi, meskipun menjalankan fungsi yang berbeda.
Kesamaan untuk bekerja, kesamaan untuk mengabdi, serta kesamaan untuk menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan lainnya.
Memang, kesadaran bersama dari orang-orang yang diberi amanah merupakan fondasi utama dari kemajuan sebuah daerah.
Jabatan akan berakhir, periode kekuasaan pun akan berganti. Tidak ada kekuasaan yang abadi. Namun, jejak pengabdian dan manfaat nyata yang ditinggalkan bagi masyarakat akan terus dikenang. Itulah sesungguhnya makna keabadian dalam sebuah pengabdian.
