Investigasitimes.com, Koltim – Akhir-akhir ini santer bergulir wacana mengenai rencana pembelian motor dinas bagi kepala desa maupun motor trail untuk camat di wilayah Kabupaten Kolaka Timur (Koltim).
Terkabar bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) Koltim bakal mengajukan pengusulan untuk pembelian kendaraan roda dua tersebut nanti pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2023.
Terhadap rencana ini, maka tak sedikit dari sejumlah kalangan masyarakat buka suara.Bahkan sampai-sampai disuarakan melalui dunia maya (media sosial).
Seperti yang diutarakan akun Eritman Rahmat dalam postingannya, Sabtu (20/5/2023).
“Jangan pernah berhenti suarakan penolakan rencana pembelian motor dinas untuk para kades dan motor crf trail untuk para camat. Karena itu semua dibeli pake uang rakyat. Bukan Daun nangka yang dipetik dari kebun. Ayo bersama kita awasi perubahan APBD kita, jangan sampai lolos ini barang,” tulisnya.
Bagi Eritman, ada yang berpendapat upaya untuk mengadakan kendaraan dinas bagi kades dan camat adalah bagian dari pemborosan (buang-buang) anggaran daerah. Sebab masih banyak hal yang lebih prioritas (penting) dan menyentuh langsung kepentingan masyarakat, seperti dengan memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak.
“Buang-buang anggaran saja.Mending dananya dipakai perbaiki jalan rusak.Banyak yang sia-sia anggaran termasuk acara Halo Sultra (Sulawesi Tenggara) di Koltim baiknya digunakan anggaran untuk infrastruktur,” kata akun Jusran.
“Bikin acara kiri kanan undang banyak artis pakai uang banyak bukan pake daun. Masyarakat Koltim butuh hiburan namun tidak beruntun terus-menerus.Jika acara bisa meningkatkan UMKM lantas para petani dan pekebun dapat apa kasian?,” sambungnya.
Seperti halnya akun Zainal Madjid juga menyepakati apabila perbaikan jalan menjadi prioritas terutama akses yang menuju Kecamatan Uluiwoi-Ueesi, serta jalan masuk ke Kecamatan Ladongi-Lambandia.
“Misalnya jalan menuju Mowewe Utara (Uluiwoi-Ueesi) perlu penanganan serius. Kalau kekurangan anggaran inilah fungsi kepala daerah dan DPRD sebagai lembaga yang diberi wewenang untuk gimana caranya melobi di pusat agar anggaran bisa turun. Kalau begini terus gimana caranya Koltim bisa maju pesat. Karena suatu daerah itu bisa maju tergantung perekonomiannya.gmana daerah mau maju kalau jalan-jalan tidak maksimal,” ungkapnya.
“DPRD itu fungsi sebagai badan legislasi,fungsi budjet/anggaran yang tugasnya bersama-sama bupati/kepala daerah untuk melaksanakan secara baik untuk masyarakat.Dan itu harus bersinergi sehingga apa yang diprogram bisa untuk dinikmati oleh masyarakat,” tambah Zainal Madjid
Senada dengan itu, akun Ithoi Kay juga menyumbang masukan agar anggaran yang diwacanakan untuk membeli kendaraan dinas kepala desa dan camat sekiranya dialokasikan tepat sasaran. Dengan alasan, masih banyak jalan di Koltim yang perlu pembenahan.
“Ayomi sama-sama kawal. Dan saya percaya kepada para anggota dewan yang terhormat pasti mereka tidak akan biarkan. Sebagai wakil rakyat peduli kepada rakyat yang membutuhkan jalan dan infrastruktur lainnya yang lebih layak,” harapnya.
Sementara itu, menurut argumentasi akun Yanls Bansin, sesuai pengalamannya di birokrasi yang sudah cukup lama, untuk kondisi Koltim saat ini tidak perlu terlalu mengejar anggaran dari pusat.
“Saya setuju bahwa perlu dipantau dan dipacu realisasi anggaran yang sudah diketok palu oleh DPRD. Ada info, silpa alias sisa lebih penggunaan anggaran tahun lalu masih sekitar 80 miliar. Kalau ini benar maka sangat disayangkan. Untuk apa kita cari-cari lagi tambahan anggaran dari provinsi atau pusat kalau yang ada saja di DAU tidak mampu digunakan oleh pemda???,” katanya bertanya-tanya.
“Maka dari itu pertanyaan selanjutnya, apa akar masalahnya sehingga terdapat silpa yang begitu besar? Sudahkah ditata dengan baik OPD-OPD dan pucuk pimpinannya yang menjadi pelaksana anggaran itu? Kalau sudah, apakah ada pengarahan dan pengawasan yang ketat dari Sekda dan Bupati terhadap pelaksanaan anggaran oleh para pimpinan OPD tersebut?,” lanjut Yanls Bansin.
