Kabupaten Koltim – Perubahan besar tidak pernah lahir hanya dari pergantian pemimpin atau perombakan struktur organisasi.
Perubahan sejati dimulai ketika keberanian mengambil keputusan bertemu dengan komitmen untuk meninggalkan kebiasaan lama yang selama ini menghambat kemajuan.
Pada konteks pemerintahan, ada sebuah filosofi kepemimpinan yang dikenal dengan istilah strategi “bakar kapal”. Sebuah metafora tentang keberanian memutus jalan untuk kembali ke pola lama demi memastikan seluruh energi, pikiran, dan tindakan diarahkan menuju tujuan yang telah ditetapkan.
Filosofi ini menjadi relevan bagi Kabupaten Kolaka Timur (Koltim), terutama ketika pemerintah daerah dihadapkan pada tuntutan untuk membenahi birokrasi, memperkuat integritas, meningkatkan kinerja aparatur, dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.
Persoalan birokrasi tidak selalu terletak pada siapa yang menduduki jabatan. Tidak jarang, masalah justru berakar pada cara berpikir, budaya kerja, serta kebiasaan yang telah berlangsung begitu lama hingga dianggap sebagai sesuatu yang lumrah.
Birokrasi yang lamban, budaya kerja yang sekedar menggugurkan kewajiban, ketakutan mengambil keputusan, loyalitas yang salah arah, hingga kecenderungan lebih mementingkan kepentingan kelompok daripada kepentingan masyarakat merupakan sejumlah persoalan yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengganti pejabat.
Strategi “bakar kapal” tidak boleh diterjemahkan sebagai tindakan membabi buta yang mengorbankan stabilitas birokrasi. Keberanian tanpa perhitungan dapat melahirkan kegaduhan baru. Ketegasan tanpa keadilan dapat menumbuhkan ketakutan.
Namun, strategi “bakar kapal” dimaksudkan adalah membakar mentalitas lama yang membuat pemerintahan sulit bergerak maju.
Pergantian pejabat eselon II, misalnya, seharusnya tidak hanya sebagai perkara administratif ataupun sekedar perubahan nama dalam struktur organisasi. Namun, momentum tersebut perlu menjadi titik awal untuk membangun standar baru dalam menjalankan pemerintahan di Koltim.
Setiap pejabat harus memahami bahwa, jabatan bukan tempat untuk mencari kenyamanan, mempertahankan pengaruh, atau sekedar menjalankan rutinitas. Jabatan adalah amanah yang harus dibuktikan melalui kinerja, integritas, dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Perubahan semacam ini membutuhkan kepemimpinan yang tidak hanya berani berbicara, tetapi juga konsisten mengambil tindakan.
Pemimpin Koltim yang ingin membangun birokrasi berintegritas harus berani menetapkan standar kerja yang jelas, mengevaluasi pencapaian setiap organisasi perangkat daerah (OPD), serta memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara bertanggung jawab.
Tidak boleh ada pejabat yang merasa aman hanya karena memiliki kedekatan dengan kekuasaan. Sebaliknya, tidak boleh pula ada aparatur yang disingkirkan hanya karena berbeda pandangan atau tidak berada dalam lingkaran tertentu.
Profesionalisme harus menjadi ukuran, kompetensi menjadi pertimbangan, dan integritas menjadi fondasi.
Sebab, strategi “bakar kapal” bukan pembenaran untuk melakukan pergantian pejabat secara serampangan.
Strategi ini justru menuntut keberanian membangun sistem yang membuat praktik buruk tidak lagi memperoleh ruang untuk tumbuh di dalam birokrasi Koltim.
Budaya “asal bapak senang” (ABS) juga harus ditinggalkan. Sebab, pimpinan membutuhkan laporan yang jujur, bukan sekedar kabar baik yang menyenangkan telinga. Persoalan yang terjadi di lapangan harus disampaikan secara terbuka agar dapat segera dicarikan solusi.
Ketika laporan lebih indah daripada kenyataan, pemerintah berisiko mengambil keputusan berdasarkan gambaran yang keliru. Akibatnya, masalah yang seharusnya diselesaikan justru semakin menumpuk.
Tantangan bagi daerah Kabupaten Koltim adalah bagaimana berupaya memperkuat kembali marwah pemerintahan dan membangun kepercayaan publik.
Saat ini, pemerintah Kabupaten Koltim harus mampu menunjukkan, bahwa kesalahan dapat menjadi titik balik untuk membangun tata kelola yang lebih baik. Membuktikan pemerintahan cara menjalankan pemerintahan benar-benar berubah.
Setiap OPD perlu dievaluasi berdasarkan persoalan yang berhasil diselesaikan secara obyektif, program yang terlaksana (target terukur), kualitas pelayanan, kemampuan mengelola anggaran, dan dampak pembangunan yang dirasakan masyarakat.
Aparatur yang memiliki kemampuan dan integritas harus diberi ruang untuk berkembang, sedangkan kelemahan kinerja harus ditangani melalui pembinaan dan mekanisme kepegawaian yang berlaku.
Yosep Sahaka, selaku Plt Bupati Koltim perlu memastikan, seluruh jajaran bergerak dalam arah yang sama. Bukan hanya patuh terhadap instruksi, melainkan juga memiliki kesadaran, bila setiap keputusan dan pekerjaan memiliki konsekuensi terhadap kehidupan masyarakat.
Selain itu, Yosep Sahaka juga mesti memiliki ‘keberanian’ untuk menutup ruang bagi kebiasaan lama yang menghambat kemajuan, sekaligus membuka jalan bagi lahirnya budaya kerja yang lebih bertanggung jawab.
“Kapal lama” yang sarat dengan mentalitas buruk harus ditinggalkan. Dan “kapal baru” membutuhkan arah yang jelas, awak yang kompeten, kepemimpinan yang konsisten, dan kompas integritas agar tidak kehilangan tujuan di tengah perjalanan.
