Investigasitimes.com, Koltim – Terkait dengan reformasi birokrasi beberapa orang telah memberikan masukan positif kepada Plt Bupati Kolaka Timur (Koltim), Abdul Azis.
Namun saat pemberitaan tentang reformasi birokrasi diangkat, wartawan investigasitimes.com juga menerima saran atau masukan positif melalui pesan WhatsApp (WA) dari seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Koltim.
Tanpa menyebut nama, PNS tersebut berpendapat bahwa reformasi birokrasi tidak bisa dimaknai hanya dari prinsip the right man on the right place (orang yang tepat pada tempatnya dan menduduki jabatan sesuai kemampuannya).
Tetapi konsep itu seyogyanya merujuk pada teori pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) abad 21. Dimana hirarkinya pada pembangunan karakter, kompetensi dan literasi.
“Ini abad 21 bro, jangan jadikan uniform itu sekedar gagah-gagahan doang.
Mestinya langkah konkret awal bupati adalah rekonsiliasi total, ciptakan sistem yang kokoh, hilangkan hegemoni dan blok-blok, bangun budaya kompetensi dan kompetisi. Dan yang terpenting adalah membangun budaya literasi total di lingkungan ASN koltim. Itu baru keren,” ucapnya.
“Setelah semua itu sukses baru kita lakukan reformasi birokrasi dan baru kita bisa ucapkan good government,” tambah PNS tersebut.
PNS ini pula menyampaikan, bila Plt Bupati perlu banyak masukan yang positif, apalagi mengingat Plt Bupati masih buta dalam dunia birokrasi.
“Kasian beliau (Plt Bupati) harus diberi masukan dan pemahaman yang konkret tentang semua itu, tidak bisa abu-abu, karena kapan terlanjut ikuti alunan musik “pemain lama”, artinya good by my good government. Saya berharap orang-orang dekat beliau sekarang punya kemampuan dan keinginan untuk membantu bupati menuju good government and clean government. Jangan asal bapak senang (seperti yang belaku selama ini),” katanya.
Soal struktur (wajah) dalam reformasi birokrasi ke depan bakal didominasi anak daerah oleh PNS tadi juga disepakatinya. Tetapi harus satu konsep dan konkrit terlebih dulu akan pengertian anak daerah itu sendiri biar tidak kebablasan dalam penginterprestasikannya nanti.
“Dan sesungguhnya kebuntuan linear sistem di Koltim bukan dari aspek itu, tetapi lebih kepada pemahaman kultural yang konvensional dan tidak akuntabel. Budaya serakah dan rasa tidak memiliki ditambah lagi dengan apatisme serta ego personal para pemangku kabinet yang sudah mengakar.Disisi lain, kita harus optimis semoga perubahan itu dapat terwujud,” katanya.
