Investigasitimes.com, Koltim – Fakta-fakta mengenai proyek swakelola pengaspalan mess Pemda/rumah jabatan Bupati Kolaka Timur (Koltim) tahun 2023 semakin tersingkap.
Secara perlahan, orang-orang yang pernah dipanggil dan dimintai keterangannya (klarifikasi) oleh pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kolaka mulai “bernyanyi”.
Sebagai Kepala Inspektorat Koltim (Inspektur), Sahrul Samata mengaku jika proyek swakelola pengaspalan mess Pemda/rumah jabatan bupati bernilai Rp.1,5 miliar tersebut tidak melalui “meja” review.
“Saya sudah minta kepada mereka (pihak Dinas PU) telaah dokumennya, justifikasi teknisnya sehingga merubah dari tender ke swakelola. Kami mau lihat, apakah memang bisa di swakelolakan atau tidak.Kita mau lihat Undang-Undang apa atau peraturan apa yang digunakan dan memperbolehkan atau pertimbangan apa sehingga dari tender dapat dialihkan ke swakelola,”ungkap Sahrul saat ditanya wartawan
“Mereka katakan akan datang membawanya. Tapi saya tunggu sampai sekarang tidak ada. Sampai bermasalah, sampai berkasus begini tidak ada,” sambungnya.
Pernyataan Sahrul ini sama dengan jawaban yang disampaikan ketika dirinya diminta keterangan klarifikasi oleh pihak kejaksaan beberapa waktu lalu.
“Pihak kejaksaan mempertanyakan apakah sudah ada rekomendasi review swakelola dari inspektorat atau bagaimana. Ya saya sampaikan seperti itu (tidak ada). Saya sampaikan pula bahwa saya sudah meminta kepada mereka telaah dokumennya, justifikasi teknisnya sehingga merubah dari tender ke swakelola. Tetapi kami belum dapatkan. Menurut pengakuan Kadis PU untuk justifikasi teknisnya katanya dibuat oleh pak Dewa (Kabag Unit Layanan Pengadaan),” bebernya.
Review merupakan tahapan kegiatan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dipandang strategis dan menentukan keberhasilan eksekusi sebuah paket pengadaan barang/jasa. Wajib dilakukan pada tahap persiapan pengadaan oleh PPK dan pada tahap persiapan pemilihan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan.
Proyek swakelola pengaspalan mess Pemda/rumah jabatan Bupati Koltim merupakan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan (PUPR) tahun ini. Meski tanpa telaah atau review dari Inspektorat, namun kenyataannya proyek swakelola dilaksanakan bahkan telah selesai dikerjakan.
