Kabupaten Koltim – Penantian publik terhadap pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) hasil job fit dan manajemen talenta di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) masih terus berlanjut.
Hingga awal Agustus 2026, proses tersebut belum juga memasuki tahap pelantikan karena masih menunggu penyelesaian seluruh tahapan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Selama beberapa waktu terakhir, proses ini menjadi perhatian masyarakat, khususnya kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), mengingat hasil job fit dan manajemen talenta telah lama dinantikan sebagai bagian dari penataan birokrasi di Koltim.
Berbagai spekulasi pun bermunculan terkait penyebab belum dilaksanakannya pelantikan.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Koltim, Ruslan, yang dikonfirmasi di kantornya, Senin (3/8/2026), menegaskan bahwa seluruh proses hingga saat ini masih berjalan.
“Pokoknya masih berproses, menunggu saja. Intinya, kalau sudah keluar mi izin pelantikan tidak akan mungkin kita mau tahan-tahan lagi,”ujar Ruslan.
Menurutnya, tidak ada keinginan dari Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur untuk menunda pelantikan. Bahkan, jika seluruh persetujuan telah diterbitkan, pelantikan akan segera dilaksanakan tanpa menunggu waktu lama.
“Maunya saya, hari ini terbit (persetujuan), besoknya kita lakukan pelantikan mi. Masalahnya izinnya itu, ada proses tahapan yang dilalui,” katanya.
Ruslan menjelaskan, mekanisme pelantikan pejabat hasil job fit dan manajemen talenta tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan kesiapan pemerintah daerah. Seluruh proses harus melewati tahapan administrasi secara berjenjang sesuai regulasi yang berlaku.
“Semua rangkaian administrasi, apa pun itu, mulai dari Gubernur ke Kemendagri itu merupakan satu kesatuan. Kita harus menunggu. Tapi kalau sudah clear semua tahapannya pasti kita lakukan (administrasinya),” tegasnya.
Namun demikian, penjelasan tersebut belum menjawab pertanyaan utama yang selama ini menjadi perhatian publik, yakni sudah sejauh mana perkembangan usulan pelantikan tersebut.
Saat dimintai kepastian mengenai posisi terakhir berkas, apakah persetujuan Gubernur Sulawesi Tenggara telah diterbitkan dan usulan sudah diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri, atau justru masih berada di tingkat Pemerintah Provinsi, Ruslan tidak memberikan penjelasan secara spesifik.
Dengan belum adanya informasi yang pasti mengenai posisi terakhir usulan tersebut, proses pelantikan pejabat hasil job fit dan manajemen talenta masih berada dalam situasi yang menggantung.
Publik, termasuk kalangan ASN, hingga kini belum memperoleh kepastian mengenai tahapan administrasi yang sedang berlangsung maupun target waktu penyelesaiannya.
Sebelumnya, proses job fit dan manajemen talenta di lingkungan Pemkab Koltim telah melalui sejumlah tahapan sesuai sistem manajemen ASN. Namun, untuk pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama, pemerintah daerah tetap harus memperoleh seluruh persetujuan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
Di balik belum rampungnya proses pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama tersebut, terdapat pula nasib ratusan ASN yang menduduki jabatan administrator (eselon III) dan pengawas (eselon IV).
Kalangan ASN menilai, pelantikan pejabat eselon II akan menjadi pintu masuk bagi penataan birokrasi secara menyeluruh, termasuk kemungkinan rotasi, mutasi, maupun promosi pada jenjang di bawahnya. Selama pejabat definitif belum dilantik, penataan organisasi dinilai belum dapat berjalan secara optimal sehingga banyak ASN masih menunggu kepastian arah karier dan penempatan jabatan mereka.
Kondisi ini juga berdampak pada efektivitas roda pemerintahan. Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) masih bekerja dengan formasi yang belum sepenuhnya definitif, sementara ASN eselon III dan IV tetap menjalankan tugas di tengah ketidakpastian kapan penataan birokrasi akan dilakukan.
Karena itu, penyelesaian proses administrasi pelantikan pejabat hasil job fit dan manajemen talenta tidak hanya dinantikan oleh calon pejabat eselon II, tetapi juga oleh ASN pada level administrator dan pengawas yang berharap adanya kepastian dalam jenjang karier serta penempatan jabatan sesuai kebutuhan organisasi.
Di sisi lain, minimnya informasi mengenai perkembangan usulan pelantikan juga memunculkan harapan agar pemerintah daerah lebih terbuka dalam menyampaikan progres administrasi kepada publik.
Keterbukaan tersebut dinilai penting untuk menjawab berbagai spekulasi yang berkembang, sekaligus memberikan kepastian bagi ASN yang telah lama menunggu penataan birokrasi di Koltim.
