Kabupaten Koltim – Berkembangnya diskusi mengenai siapa figur yang layak mengisi kursi Wakil Bupati Kolaka Timur (Koltim), muncul pula pandangan lain dari sebagian kalangan masyarakat yang justru menginginkan agar pemilihan Wakil Bupati tidak perlu dilaksanakan.
Bila sebelumnya perbincangan publik lebih banyak mengarah pada harapan agar figur putra daerah mendapat kesempatan mengisi kursi “02”, kini muncul pertimbangan yang lebih menitikberatkan pada kondisi keuangan daerah dan kebutuhan pemerintahan saat ini.
Kelompok yang berpandangan demikian menilai, pelaksanaan Pilwabup tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
Selain proses pemilihan yang harus difasilitasi, keberadaan Wakil Bupati juga akan berimplikasi pada penyediaan berbagai kebutuhan operasional, fasilitas jabatan, hingga dukungan anggaran lainnya yang bersumber dari APBD.
“Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang menjadi perhatian berbagai daerah, termasuk Koltim mendingan anggaran tersebut lebih baik diarahkan untuk mendukung program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga penguatan sektor pertanian,”kata mereka dalam diskusinya
Pandangan yang menginginkan agar Pilwabup tidak dilaksanakan bukan berarti menolak proses demokrasi. Sebaliknya, sebagai wujud pandangan yang berasaskan pada pertimbangan pragmatis dan realistis terhadap kondisi daerah Koltim saat ini.
Terlebih lagi, kekosongan jabatan Wakil Bupati tidak serta-merta menghambat jalannya roda pemerintahan. Selama koordinasi antara kepala daerah, sekretariat daerah, dan seluruh perangkat organisasi daerah berjalan baik, maka berbagai program strategis masih dapat dilaksanakan secara efektif.
Perdebatan mengenai Pilwabup Koltim dalam perspektif luas sesungguhnya mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya efektivitas penggunaan anggaran daerah.
Sepertinya tidak lagi hanya melihat sebuah kebijakan dari aspek politik semata, tetapi juga mempertimbangkan manfaat, urgensi, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.
Olehnya itu, kini wacana Pilwabup Koltim berkembang menjadi dua arus pemikiran.
Pertama, kalangan yang menginginkan kursi “02” diisi oleh putra-putri daerah Koltim sendiri.
Kedua, kalangan masyarakat yang berpandangan bahwa kondisi daerah yang aman, kondusif, dan tetap berjalan normal saat ini menjadi alasan kuat untuk menunda bahkan tidak melaksanakan Pilwabup hingga berakhirnya masa jabatan pemerintahan yang sedang berjalan.
