Kabupaten Koltim – Pelantikan pejabat eselon II hasil job fit dan manajemen talenta di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur (Koltim), akhirnya terlaksana, hari ini, Jumat (16/10/2026), di Aula Pemda Koltim.
Pelantikan itu setelah melalui proses panjang dan terbitnya rekomendasi persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Pelantikan ini pula sebagai pertanda awal (babak baru) penataan birokrasi, sekaligus menjadi tantangan bagi Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Koltim, H. Yosep Sahaka, S.Pd., M.Pd., dalam memperkuat konsolidasi pemerintahan.
Sebab, keberhasilan kepemimpinan daerah tidak hanya ditentukan oleh penataan jabatan, tetapi juga kemampuan membangun tim kerja yang solid, profesional, dan berorientasi pada hasil.
Dalam konteks tersebut, tiga bulan pertama pasca pelantikan menjadi landasan penting bagi setiap kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang baru dilantik untuk membuktikan keseriusan dan arah kerjanya.
Pada bulan pertama, setiap kepala OPD memungkinkan perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi organisasi, capaian program, realisasi anggaran, sumber daya manusia, hingga berbagai persoalan yang belum terselesaikan.
Pemetaan ini menjadi landasan untuk menentukan prioritas dan merumuskan langkah pembenahan yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Memasuki bulan kedua, hasil evaluasi harus mulai diwujudkan melalui tindakan nyata. Program prioritas perlu dipercepat, koordinasi diperkuat, dan berbagai hambatan birokrasi yang mengganggu pelayanan maupun pembangunan harus segera diatasi.
Sementara itu, pada akhir bulan ketiga, capaian awal diharapkan mulai terlihat dan dapat diukur, baik dari sisi kinerja organisasi, kualitas pelayanan publik, maupun kemajuan pelaksanaan program pembangunan.
Tentu, tiga bulan bukan waktu yang cukup untuk menyelesaikan seluruh persoalan pembangunan Koltim.
Namun, periode itu dapat menjadi tolak ukur awal untuk melihat keseriusan pejabat dalam bekerja, kemampuan beradaptasi, serta langkah nyata yang dilakukan untuk membenahi organisasi.
Selain itu, hal penting sepertinya bagi para kepala OPD yakni meninggalkan pola kerja ‘sektoral’. Pembangunan membutuhkan koordinasi dan kolaborasi yang kuat antara perangkat daerah, Sekretaris Daerah, dan pimpinan daerah.
Tanpa komunikasi yang baik, program berpotensi berjalan lambat, tumpang tindih, bahkan tidak memberikan hasil optimal.
Pembenahan budaya kerja birokrasi juga harus menjadi perhatian utama. Disiplin, profesionalisme, integritas, dan tanggung jawab perlu diwujudkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
Kepala OPD tidak hanya dituntut memberikan instruksi, tetapi juga menjadi teladan, berani mengambil keputusan sesuai kewenangan, serta terbuka terhadap kritik yang membangun.
Di sisi lain dan tatkala penting, pejabat yang baru dilantik perlu lebih sering turun langsung ke lapangan. Sebab, persoalan masyarakat tidak selalu terlihat dari balik meja kantor. Kehadiran di tengah masyarakat menjadi kesempatan untuk mendengar keluhan, memahami kebutuhan nyata, memantau pelaksanaan program, dan memastikan pelayanan pemerintah berjalan sebagaimana mestinya.
Evaluasi kinerja pun harus dilakukan secara berkala dan objektif, berdasarkan capaian program, disiplin, integritas, serta kemampuan menyelesaikan persoalan. Dengan demikian, penilaian tidak hanya bertumpu pada aktivitas administratif, tetapi juga pada hasil kerja dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
Koltim membutuhkan birokrasi yang bergerak cepat, bekerja dengan integritas, mampu berkolaborasi, dan berani berbenah.
Saatnya para pejabat eselon II yang telah dilantik bisa membuktikan ‘diri’. Sebab kini jabatan yang melekat di pundaknya tersebut bukanlah sebuah hadiah.
