Kabupaten Koltim – Tentunya, setiap daerah memiliki cerita tersendiri dalam perjalanan pembangunannya.
Ada capaian yang patut dibanggakan, ada pula masa lalu yang menjadi pelajaran berharga.
Seperti halnya dengan Kabupaten Kolaka Timur (Koltim), tantangan hari ini, bukan saja mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga bagaimana membangun kembali kepercayaan publik, serta meneguhkan komitmen terhadap pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Koltim membutuhkan babak baru. Sebuah fase ketika nama daerah tidak lagi dibayangi pemberitaan kasus korupsi, melainkan dikenal karena prestasi, pelayanan publik yang semakin baik, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab.
Kasus korupsi yang menyeret kepala daerah maupun pejabat pemerintahan sebelumnya, terlepas dari proses hukum yang harus dihormati, meninggalkan konsekuensi yang tidak sederhana.
Dampaknya bukan hanya menyangkut individu yang terlibat, tetapi juga citra daerah, kepercayaan masyarakat, dan persepsi publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Masyarakat yang tidak terlibat dalam perkara tersebut pun ikut menanggung dampak sosialnya.
Daerah yang seharusnya dikenal karena potensi pertanian, sumber daya alam, dan semangat pembangunan justru berisiko terus “diidentikkan” dengan persoalan korupsi.
Sehingga, untuk mengubah keadaan itu tidak cukup dengan mengganti pejabat atau menunggu bergantinya kepemimpinan.
Namun, yang dibutuhkan adalah pembenahan menyeluruh, mulai dari sistem perencanaan anggaran, pelaksanaan program, pengadaan barang dan jasa, pengawasan internal, hingga budaya kerja aparatur sipil negara.
Disinilah salah satu tanggung jawab penting Plt Bupati Koltim, Yosep Sahaka yakni memastikan bahwa pengalaman masa lalu tidak sekedar menjadi bahan perbincangan, tetapi benar-benar menjadi pelajaran untuk memperbaiki sistem pemerintahan.
Dalam arti, pemimpin Koltim hari ini memiliki tanggung jawab membangun fondasi yang lebih kuat. Yangmana, fondasi itu harus tetap berdiri ketika kepemimpinan berganti, sehingga pemerintahan yang bersih tidak bergantung semata-mata pada karakter seseorang, melainkan ditopang oleh sistem yang mampu mencegah, mendeteksi, dan menindak penyimpangan.
Memang, tak ada jaminan bahwa kasus korupsi tidak akan pernah terjadi lagi di Koltim. Namun, risikonya dapat ditekan melalui sistem pengendalian yang kuat, transparansi, pengawasan yang efektif, dan penegakan aturan tanpa pandang bulu.
Di sinilah pentingnya membangun ‘budaya’ pemerintahan yang tidak memberikan toleransi terhadap penyalahgunaan kewenangan.
Ketika sistem berjalan baik, keputusan dapat ditelusuri, anggaran dapat diawasi, dan setiap pejabat memahami bahwa kewenangannya memiliki batas serta konsekuensi hukum.
Pada saat yang sama, masyarakat juga perlu mendapatkan ruang untuk terlibat dalam pengawasan pembangunan.
Keterbukaan informasi, kemudahan mengakses dokumen publik sesuai ketentuan, serta respons pemerintah terhadap kritik merupakan bagian penting dari upaya membangun kepercayaan.
Kabupaten Koltim memiliki potensi dan peluang untuk dikenal melalui berbagai capaian positif.
Potensi pertanian, aktivitas ekonomi masyarakat, pembangunan infrastruktur, serta prestasi dalam pengelolaan pemerintahan dapat menjadi bagian dari ‘identitas’ daerah yang ingin dibangun ke depan.
Akan tetapi, identitas positif itu tidak terbentuk hanya melalui publikasi keberhasilan. Harus lahir dari pengalaman nyata masyarakat ketika menerima pelayanan, melihat pembangunan berjalan sesuai kebutuhan, dan merasakan bahwa uang daerah benar-benar digunakan untuk kepentingan publik.
Perjalanan Koltim menuju ke arah pemerintahan yang berintegritas bukan pekerjaan satu orang, satu jabatan, atau satu periode kepemimpinan.
Akan tetapi merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan ketegasan pemimpin, profesionalisme aparatur, kesungguhan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan, serta partisipasi masyarakat.
Koltim tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi daerah ini memiliki kesempatan untuk menentukan arah masa depannya sendiri.
Masa lalu harus ditempatkan sebagai pelajaran, sementara prestasi harus dijadikan ‘energi’ untuk melakukan pembenahan demi pembenahan.
Sebab, ukuran keberhasilan sebuah pemerintahan bukan hanya seberapa banyak penghargaan yang diraih atau proyek yang diselesaikan, melainkan juga seberapa kuat kepercayaan masyarakat yang berhasil dijaga.
Mengubah cara kerja, memperkuat sistem, dan memastikan bahwa setiap pemimpin yang datang perlu memahami bahwasanya jabatan itu adalah amanah, uang rakyat adalah tanggung jawab, dan nama baik daerah merupakan kehormatan yang harus dijaga bersama.
