Investigasitimes.com, Koltim – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) diminta untuk segera mengambil sikap tegas terhadap aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT Toshida Indonesia di wilayah Desa Taore, Kecamatan Aere.
Sebab aktivitas yang berlangsung tanpa kejelasan itu dinilai telah merugikan Koltim, baik dari sisi pendapatan daerah maupun tanggung jawab sosial perusahaan.
Salah seorang tokoh pemuda Koltim bernama Karman, menegaskan bahwa tindakan perusahaan tersebut harus segera dihentikan karena dampaknya sangat jelas merugikan daerah.
“Pemerintah Daerah harus bersikap tegas. Tidak ada alasan untuk tidak menghentikan aktivitas PT Toshida karena sudah merugikan daerah kita,” ungkap Karman.
Ia menilai, persoalan utama terletak pada pajak daerah dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang berpotensi tidak masuk ke Kolaka Timur.
Menurut Karman, kegiatan eksplorasi yang dilakukan PT Toshida di wilayah Koltim, namun hasilnya atau materialnya justru disimpan di stock file wilayah Kolaka bisa membuat pendapatan dari sektor tambang tersebut tercatat untuk daerah lain.
“Yang harus kita pikirkan adalah pajak daerah. Jangan sampai ketika mereka mengekplorasi di wilayah Koltim, tapi Dana Bagi Hasilnya justru lari ke Kabupaten Kolaka,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Karman juga menekankan pentingnya koordinasi dan penyelesaian batas wilayah antara Pemda Koltim dan Pemda Kolaka agar tidak menimbulkan konflik kepentingan antar daerah.
“Persoalan ini seharusnya diselesaikan dulu secara tuntas antara pemerintah Koltim dan Kolaka sebelum mereka (perusahaan) melakukan kegiatan eksplorasi terlalu jauh. Apalagi sudah ada material yang diambil di Koltim lalu disimpan di Kolaka. Ini terkesan seolah-olah untuk menghilangkan jejak,” katanya.
“Sekali lagi kami berharap pemerintah segera bertindak. Sebelum semuanya jelas dan tuntas, PT Toshida sebaiknya menghentikan dulu aktivitas pertambangannya,” tutup Karman.
Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen PT Toshida Indonesia belum berhasil dikonfirmasi.
