Investigasitimes.com,Koltim – Aliansi Masyarakat Pemerhati Daerah (AMPERA) Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) menggelar aksi unjuk rasa, Rabu (10/1/2024). Aksi pertama kali digelar di tugu 45 kemudian bergeser ke kantor DPRD Koltim.
Pantauan langsung wartawan media ini, sembari membakar ban bekas, para demonstran tak mempedulikan panasnya terik mentari disiang hari.
Secara bergantian para pemerhati daerah Koltim ini menyuarakan tuntutannya. Sejumlah petugas kepolisian pula tampak mengawal jalannya aksi.
Orasi-orasi yang terdengar dari balik microphone ternyata mendengung di segenap kantor DPRD. Sampai membuat sejumlah staf maupun honorer keluar ruangan untuk melihat apa gerangan yang sedang terjadi dihalaman kantor.
Aksi AMPERA ini, rupanya tepat dimana momentum pelaksanaan paripurna Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Koltim ke-11. Paripurna itu sendiri dipimpin Ketua DPRD, Suhaemi Nasir dan dihadiri langsung oleh Bupati Koltim,Abdul Azis bersama jajarannya.
Beberapa waktu lamanya berorasi dihalaman kantor DPRD, namun tak membuat Abdul Azis maupun Suhaemi Nasir serta perwakilan lainnya, entah itu dari anggota dewan maupun Kepala SKPD yang sudi menemui pendemo yang rela berpanas-panasan demi memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Sehingga dengan demikian membuat para pendemo berinisiatif masuk ke halaman aula paripurna HUT Koltim ke-11. Setelah lolos masuk, kembali mereka membakar ban bekas sambil berganti-gantian orasi.
Didalam orasinya, para pendemo memandang bahwa roda pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kolaka Timur saat ini tidak dalam keadaan yang baik baik saja, sebagaimana yang menjadi harapan besar masyarakat.
Sektor perekonomian yang melemah menyebabkan daya beli masyarakat merosot, serta membuat para pelaku usaha kecil dan menengah menjerit.
Sektor pertanian yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah, juga menghadapi problem mendasar yakni kekurangan pupuk, infrastruktur dan peralatan produksi pertanian yang masih jauh dari kata memadai.
Kondisi ini pula diperparah dengan berbagai kegiatan pembangunan yang terkesan asal-asalan dan tanpa pengawasan yang baik. Akibatnya, dana yang bersumber dari pajak rakyat, terbuang sia-sia.
Mereka (para pendemo) mencotohkan, proyek pengaspalan jalan ruas Kecamatan Tinondo bernilai 24 Miliar. Fakta di lapangan memperlihatkan secara gamblang bahwa pekerjaan ini bermasalah. Dimulai waktu pekerjaan yang tidak selesai tepat waktu, hingga penggunaan material aspal yang buruk.
Begitu pula dengan proyek lainnya seperti rest area yang juga tidak selesai tepat waktu, serta sejumlah proyek pembangunan lainnya.
“Skala prioritas pembangunan yang tidak jelas dan banyak melenceng dari visi misi awal bupati kolaka timur, juga semakin menimbulkan tanda tanya dari berbagai kalangan. Pembangunan asrama mahasiswa koltim yang jelas-jelas masuk dalam visi misi bupati, justru diabaikan dan diganti dengan pengadaan mess Pemda Koltim di Kota Kendari yang justru tidak efektif,”kata salah seorang orator aksi
Selanjutnya, ditengah ketidakadilan yang dirasakan masyarakat, di moment HUT Koltim ke 11 tahun ini, Pemerintah Daerah Koltim justru memilih menggelar pesta rakyat bernilai fantastis dengan menyedot anggaran rakyat hingga 2,6 miliar.
Alih-alih sebagai promosi UMKM lokal, justru talenta-talenta generasi muda Koltim tak diberi panggung dan penghargaan yang layak.
Olehnya itu, para pendemo AMPERA mendesak Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis menghentikan proyek pekerjaan ruas jalan Tinondo – Mowewe yang saat ini masih dilakukan demi menghindari kerugian masyarakat dan daerah yang lebih besar.
Bupati Abdul Azis juga didesak untuk mengevaluasi kinerja Kadis PU Koltim yang dinilai gagal dalam mengawasi pelaksanan sejumlah proyek yang tidak selesai tepat waktu dengan kualitas pekerjaan yang buruk.
Mendesak Bupati Abdul Azis untuk membatalkan pengadaan Mess Pemda karena tidak efektif dan terkesan mubasir.
Mendesak Bupati Kolaka Timur untuk menghentikan dugaan kegiatan politisasi bantuan sosial demi kepentingan pihak tertentu.
Para pendemo juga meminta pertanggungjawaban Bupati Abdul Azis atas kegagalan pembangunan rumah sakit daerah, padahal anggaran perencanaannya sudah pernah dialokasikan namun kemudian dibatalkan tanpa alasan yang jelas.
Serta, meminta pertanggungjawaban Bupati Abdul Azis atas kegagalan rencana pembangunan jembatan Alaha di Kecamatan Ueesi, padahal sudah pernah dianggarkan dalam APBD, namun di hilangkan dan tidak dianggarkan lagi di tahun ini tanpa alasan yang jelas.
Khusus pekerjaan proyek pengaspalan ruas jalan Tinondo – Mowewe, para pendemo mendesak aparat penegak hukum baik Kejaksaan maupun Kepolisian Resort Koltim untuk segera mengusut pekerjaan proyek tersebut, memproses hukum semua pihak yang terlibat.
Terakhir, pihak DPRD Koltim didesak untuk segera membentuk tim guna mengevaluasi sejumlah proyek bermasalah di Kolaka Timur.
Terhadap sejumlah tuntutan ini, Bupati Abdul Azis menyampaikan ucapan terimakasih dan akan menjadikannya sebagai bahan koreksi sekaligus evaluasi.
“Saya butuh masukan dari saudara-saudara, dari teman-teman untuk bagaimana kita bisa bersama-bersama dalam pembangunan, memperdayakan masyarakat,” kata Azis.
Terkait material aspal yang ditumpahkan pada proyek pengaspalan Solewatu-Tawarombadaka, dirinya sudah disampaikan oleh Kepala Desa Solewatu saat melaksanakan rapat koordinasi yang kebetulan juga dihadiri oleh Ketua Komisi III.
“Pada saat pemberian aspal dingin itu sudah diberikan teguran karena suhunya, tapi ternyata Alhamdulillah suhunya diatas 150 derajat celsius,” sebutnya.
Azis juga menyampaikan, apabila ada perpanjangan kontrak (addendum) selama 50 hari kalender kepada pihak kontraktor (PT. Sinar Bulan Grup) untuk menyelesaikan pekerjaannya.
Untuk tuntutan pembangunan asrama mahasiswa bakal mengupayakan Pemda Koltim pada perubahan anggaran tahun ini.
Sedangkan permasalahan belum dibangunnya hingga kini rumah sakit Koltim, dikarenakan masih terkendala permasalahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL),Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin), serta limbah B3.
Mengenai jembatan Alaha, jawaban yang disampaikan Azis, bahwa telah diusulkan untuk perbaikan ketika ada kunjungan perwakilan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ke wilayah Uluiwoi dan Kecamatan Ueesi. Bahkan, pembenahan jembatan Alaha tersebut sudah melalui verifikasi secara faktual.
