Kabupaten Koltim – Upaya penarikan empat aset milik Pemerintah Daerah (Pemda) Kolaka Timur (Koltim) yang masih berada dalam penguasaan mantan Kepala Dinas (Kadis) Pangan, Dr Ir. Idarwaty, M.M menemui hambatan.
Rencana pengambilan aset yang sedianya dilakukan staf Dinas Pangan pada hari ini, Kamis (19/11/2026) ke Kabupaten Kolaka, terpaksa tertunda.
Pasalnya, Idarwaty disebut meminta agar pengambilan aset tersebut tidak dilakukan terlebih dahulu dengan alasan ingin berkomunikasi dan bertemu lebih dulu dengan pimpinan daerah, dalam hal ini Sekretaris Daerah (Sekda) dan pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Plt Dinas Pangan, Muliadi mengatakan , penundaan setelah ada komunikasi pagi tadi antara Idarwaty dan Sekdis-nya.
“Saat saya tanya pak Sekdis mengenai staf yang akan diberangkatkan ke Kolaka untuk mengambil aset, Sekdis menyampaikan bahwa keberangkatan dibatalkan karena ibu Idarwaty minta mau ketemu dulu pak Sekda dan BPKAD,” kata Muliadi.
“Saya menyampaikan kepada Sekdis agar persoalan penyerahan aset tidak perlu dipersulit, sebab kendaraan maupun barang yang dimaksud merupakan aset daerah, bukan milik pribadi pejabat yang pernah menggunakannya,”sambungannya.
Menurut Muliadi, Sekda sendiri telah memberikan arahan dan menugaskan pihaknya untuk segera melakukan penarikan aset tersebut.
Sehingga, alasan menunda pengambilan dengan menunggu komunikasi atau pertemuan dengan pimpinan dinilai tidak semestinya menjadi penghalang.
“Kenapa harus begitu lagi (mau ketemu Sekda dan BPKAD)? Itu nyata-nyata aset negara (daerah). Kalau alasannya seperti itu, berarti terkesan memang tidak mau menyerahkan aset kepada kita,” ungkap Muliadi.
Terhadap persoalan ini, Muliadi mengatakan bahwa pihaknya akan berupaya melalui jalur prosedur administrasi. Dan, surat permintaan pengembalian aset yang ditujukan kepada Idarwaty telah ditandatanganinya hari ini.
Jika surat pertama tidak mendapat respons, pihaknya akan kembali melayangkan surat kedua. Apabila upaya tersebut tetap tidak diindahkan, persoalan itu akan dilaporkan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti melalui langkah penarikan aset.
“Artinya, administrasi tetap jalan. Kita masih menghargai mereka, walaupun sebenarnya untuk penarikan aset itu sudah tidak ada istilah penghargaan. Kalau yang bersangkutan tidak bisa menghargai dirinya sendiri, mau tidak mau kita harus menariknya secara paksa,” tegas Muliadi.
Muliadi mengaku bersyukur tidak menandatangani berita acara penyerahan aset saat serah terima jabatan (sertijab) pada Senin lalu. Sebab, masih adanya aset yang belum dikembalikan membuat proses administrasi serah terima belum sepenuhnya tuntas.
Sekedar diketahui, empat aset yang masih berada ditangan Idarwaty diantaranya, terdiri dari satu unit mobil Toyota Innova, sepeda motor Yamaha NMAX, satu unit tablet iPad, dan sebuah kamera.
Persoalan ini mengingatkan bila aset daerah bukanlah fasilitas pribadi yang bisa terus dipertahankan setelah seseorang meninggalkan jabatan.
Kendaraan dan barang inventaris pemerintah dibeli menggunakan uang rakyat, sehingga pengembaliannya merupakan kewajiban, bukan sesuatu yang harus dinegosiasikan berulang kali.
Pemerintah daerah khususnya pihak BPKAD juga tidak boleh membiarkan persoalan seperti ini berlarut-larut. Ketegasan diperlukan agar tidak muncul kesan, aset negara bisa ditahan hanya karena pernah berada dalam penguasaan pejabat tertentu.









