Bojonegoro – Pelayanan penerbitan surat izin keramaian di Polsek Kasiman, Polres Bojonegoro, tengah disorot menyusul dugaan adanya pungutan uang terhadap warga. Isu ini mencuat mulai dari izin hiburan elektun, orkes, tayuban, hingga ujian perangkat desa.
Warga Desa Sambeng berinisial IT mengaku sempat diminta Rp1 juta untuk mengurus izin keramaian, namun hanya memberi Rp600 ribu karena keberatan. Uang tersebut disebut diserahkan melalui perantara bernama Nanang asal Padangan lantaran pihak bernama Edi belum berada di tempat.
“Pertama mintanya Rp1 juta, karena saya merasa keberatan akhirnya bapak ngasih Rp600 ribu,” kata IT, Minggu (22/11/2026).
Ps. Panit Intelkam Polsek Kasiman, Aipda Moch. Edi Cahyono, S.H., membantah adanya biaya dan menyatakan pelayanan mengacu pada arahan Kapolsek.
Sementara itu, Kapolsek Kasiman, Iptu Mochamad Khambali, S.Sos., M.H., M.A.P., menegaskan seluruh pelayanan surat dan perizinan di polseknya gratis serta sudah dipasangi stiker pemberitahuan. Ia berjanji akan menelusuri dugaan tersebut saat apel pagi.
“Besok pagi akan saya konfirmasi kepada semua anggota. Kalau memang anggota saya terbukti meminta, besok akan kami kembalikan mas ke yang punya hajat,” ujarnya.
Terkait rincian sanksi bila ditemukan pelanggaran, Kapolsek belum memaparkannya karena akan melakukan pengecekan lebih dulu. Publik kini menanti langkah konkret pemeriksaan internal, seiring komitmen tegas Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono, yang sebelumnya mengingatkan ancaman sanksi hingga Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) bagi anggota yang terbukti melakukan pungutan liar (Bersambug).









