Tahun ini, Pemda Koltim Dorong Kebangkitan Kakao Melalui Program Penanaman 2.700 Hektare

Kabupaten Koltim – Dinas Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) terus mematangkan program pengembangan dan hilirisasi kakao dengan target penanaman seluas 2.700 hektare pada tahun 2026.

Program ini menjadi salah satu langkah strategis untuk mengembalikan kejayaan kakao Koltim yang pernah mencapai masa keemasan pada era 1990-an.

Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura Koltim, Sawal Sarifudin, mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah mengintensifkan berbagai persiapan guna menyukseskan program tersebut. Dari target 2.700 hektare, realisasi penanaman sejauh ini telah mencapai sekitar 2.300 hektare.

Menurutnya, pengembangan kakao merupakan bagian dari program pemerintah pusat yang harus didukung secara serius oleh pemerintah daerah. Terlebih, Koltim memiliki sejarah panjang sebagai salah satu daerah penghasil kakao yang pernah berjaya.

Sawal mengatakan, pihaknya sangat antusias memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar kembali melirik kakao sebagai komoditas perkebunan yang memiliki prospek ekonomi menjanjikan.

Namun, lanjut Sawal, upaya mengembalikan kejayaan kakao tidak cukup hanya dengan mendorong petani melakukan penanaman. Pemerintah juga perlu memastikan keberlanjutan pasar dan kestabilan harga agar semangat petani tetap terjaga.

Apalagi, saat ini harga kakao berada pada kisaran Rp96 ribu per kilogram. Harga tersebut dinilai cukup menjanjikan apabila mampu dipertahankan dalam jangka panjang.

“Kalau harga ini terjaga, masyarakat pasti semakin bersemangat. Karena itu, dibutuhkan intervensi pemerintah pusat, sebagaimana yang dilakukan terhadap komoditas padi sawah dan jagung,” jelasnya.

Sawal menilai, kakao layak menjadi salah satu komoditas unggulan Koltim selain padi sawah dan jagung. Selain memiliki prospek pasar, kondisi geografis dan kultur wilayah Koltim juga dinilai sangat cocok untuk pengembangan tanaman kakao.

Di sisi lain, Dinas Perkebunan dan Hortikultura juga mulai mendorong perubahan pola budidaya dari penggunaan pupuk kimia menuju sistem pertanian organik.

Sawal menyampaikan, penggunaan pupuk organik bukan hanya berdampak positif terhadap kesehatan tanah dan tanaman, tetapi juga berpotensi meningkatkan nilai jual hasil perkebunan karena produk yang dihasilkan tidak terkontaminasi bahan kimia.

Bahkan, kakao yang dibudidayakan secara organik memiliki peluang memperoleh harga lebih tinggi dibandingkan kakao dengan perlakuan konvensional. Hal tersebut tidak terlepas dari meningkatnya ketertarikan pasar terhadap produk cokelat organik.

“Yang menarik, harga kakao organik dominan lebih tinggi dibandingkan kakao dengan perlakuan biasa. Pasar cokelat juga menyukai bahan baku organik,” ujarnya.

Meski demikian, Sawal menegaskan bahwa pilihan pola budidaya tetap berada di tangan petani.

Pemerintah daerah hanya memberikan edukasi dan mendorong agar petani mulai mempertimbangkan sistem organik demi memperoleh hasil dan nilai ekonomi yang lebih baik.

Untuk memperkuat langkah tersebut, pihaknya juga tengah merencanakan pembentukan komunitas-komunitas petani kakao organik di Koltim.

Upaya ini sekaligus membuka peluang kerja sama dengan Koperasi LEM Sejahtera Koltim yang telah menjalin kemitraan dengan PT Cau Bali dalam pengolahan kakao menjadi produk cokelat siap konsumsi.

Bahan baku yang digunakan koperasi tersebut berasal dari kakao organik, sementara pihak PT Cau disebut siap menerima pasokan kakao dari Koltim.

Namun, Sawal mengingatkan, potensi pengembangan kakao organik harus diikuti jaminan pasar dan harga yang kompetitif. Tanpa kepastian tersebut, petani berisiko kehilangan motivasi dan kembali beralih ke komoditas lain yang dianggap lebih menguntungkan.

Sawal pula Ia mengungkapkan, pihaknya baru-baru ini menerima kunjungan Asosiasi Peneliti Petani Indonesia yang melakukan peninjauan langsung ke lapangan.

Kunjungan tersebut bertujuan mengkaji potensi kakao Koltim dari sektor hulu hingga hilir, termasuk melakukan wawancara dengan petani serta melihat kondisi tanah dan lahan perkebunan.

Dalam kunjungan itu, persoalan kestabilan harga menjadi salah satu aspirasi utama petani. Mereka menyampaikan bahwa kepastian harga akan sangat menentukan semangat untuk kembali menanam dan merawat kakao.

“Saya yakin kalau harga terjaga dengan baik, akan banyak petani yang kemungkinan besar kembali menanam kakao. Keluhan petani selama ini juga sudah saya sampaikan kepada pihak peneliti agar dapat diteruskan kepada pemerintah pusat,” ungkapnya.

Sawal mengkhawatirkan, tanpa perlindungan terhadap harga, petani justru akan menghadapi situasi yang kontraproduktif. Ketika pemerintah mendorong penanaman kakao secara besar-besaran, tetapi saat memasuki masa panen harga justru anjlok, petani bisa kembali menebang tanaman kakaonya dan beralih ke komoditas lain.

“Jangan sampai petani diarahkan menanam kakao sebanyak-banyaknya, tetapi ketika memasuki musim panen harga justru jatuh. Akhirnya, petani kembali menebang kakaonya dan mengganti dengan tanaman lain yang sedang memiliki harga tinggi. Karena itu, kami berharap pemerintah pusat bisa hadir menjaga harga jual kakao,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Perkebunan, Agung Wijaya, mengungkapkan, target penanaman kakao Koltim tahun 2026 mencapai 2.700 hektare.

Hingga saat ini, realisasi penanaman masih berada pada kisaran 2.300 hektare.
Meski demikian, peluang untuk mencapai target tersebut masih terbuka.

Berdasarkan kebijakan pemerintah pusat, masih terdapat kemungkinan penambahan waktu pelaksanaan program.

Agung mengatakan, pihaknya juga tengah melakukan identifikasi terhadap potensi lahan di sejumlah wilayah Koltim sebagai bagian dari langkah awal mengembalikan kejayaan budidaya kakao.

Menurutnya, pengembangan kakao dengan metode organik sejalan dengan arah kebijakan pemerintah. Namun, perubahan pola budidaya dari penggunaan bahan kimia menuju sistem organik tidak bisa dilakukan secara instan.

“Kalau kita berbicara mengubah seluruh pola penanaman menjadi organik, tentu tidak bisa dilakukan sekaligus. Itu harus bertahap dan perlahan-lahan. Persoalan ini juga tidak bisa hanya dijalankan Dinas Perkebunan dan Hortikultura, tetapi membutuhkan dukungan lintas sektoral,” jelas Agung.

Agung menilai, keterlibatan organisasi perangkat daerah (OPD) lain, khususnya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, sangat diperlukan untuk memastikan ketersediaan pasar sekaligus menjaga kestabilan harga.

Sebab, kekhawatiran terbesar pemerintah daerah adalah ketika tanaman kakao memasuki usia produktif, harga justru mengalami penurunan. Kondisi tersebut bisa menjadi titik balik kemunduran budidaya kakao di Koltim.

Terlebih, ketika petani mulai diarahkan menerapkan sistem organik, kepastian pasar dan jaminan harga menjadi faktor penting agar perubahan pola budidaya tidak justru membebani petani.

“Jujur saja, kalau kita melihat kondisi saat ini, kebutuhan kakao masih jauh lebih besar dibandingkan produksi. Salah satu penyebabnya adalah alih fungsi lahan kakao ke tanaman lain. Ini bukan hanya persoalan Koltim, tetapi juga terjadi secara nasional,” katanya.

Terkait penyaluran bibit, Agung memastikan bahwa distribusi bibit kakao direncanakan berlangsung pada tahun ini. Namun, pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kondisi cuaca serta kesiapan petani di lapangan.

Pihaknya pula telah melakukan sosialisasi dan mengarahkan masyarakat untuk terlebih dahulu menyiapkan lubang tanam.

Distribusi bibit baru akan dilakukan ketika kesiapan calon penerima telah memenuhi persyaratan, dengan target sedikitnya 80 persen Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) sudah menyelesaikan penggalian lubang tanam.

Langkah tersebut dilakukan untuk menghindari bibit terlalu lama tersimpan di tempat penampungan sehingga berisiko mengalami kerusakan atau kematian sebelum ditanam.

“Kalau bibit didistribusikan lebih awal sementara petani belum siap dengan lubang tanam, kita khawatir pemeliharaan bibit selama menunggu proses penanaman justru menjadi persoalan. Karena itu, waktu distribusinya harus kita atur dengan baik agar bibit tidak terlalu lama mengendap di tempat penyimpanan yang disediakan petani,” jelasnya.

Agung menambahkan, sosialisasi mengenai pola budidaya organik sebenarnya telah dilakukan jauh sebelum program pengadaan bibit kakao dilaksanakan. Sebab, mengubah pola pikir dan kebiasaan petani membutuhkan proses, pendekatan, serta pendampingan berkelanjutan.

Sejauh ini, kelompok tani yang telah tercatat menerapkan metode organik adalah kelompok yang terafiliasi dengan Koperasi LEM Sejahtera Koltim.

Dinas Perkebunan dan Hortikultura, lanjutnya, akan terus memberikan pemahaman kepada petani mengenai manfaat sistem organik, mulai dari dampaknya terhadap kesehatan tanaman dan lingkungan, potensi peningkatan nilai ekonomis, hingga peluang pasar dan harga jual produk.

Pengembangan kakao Koltim tidak saja berbicara mengejar target luasan penanaman 2.700 hektare. Tapi, program ini diharapkan menjadi pintu masuk untuk membangun kembali ekosistem perkakaoan daerah, mulai dari penyediaan bibit, perubahan pola budidaya, penguatan kelembagaan petani, pengolahan hasil, hingga kepastian pasar dan harga.

Kejayaan kakao di Koltim baru benar-benar kembali ketika petani memperoleh hasil yang layak, pasar tersedia, dan komoditas kakao mampu memberikan kesejahteraan secara berkelanjutan.

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *