Investigasitimes.com, Koltim – Kasus-kasus korupsi yang mencuat dalam perjalanan pemerintahan Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) menjadi noda hitam yang mencoreng citra daerah, sekaligus menjadi sebuah pukulan telak bagi semangat pembangunan dan kepercayaan masyarakat.
Meski demikian, hal itu bukanlah lembaran akhir dari perjalanan. Justru sebaliknya, serangkaian kasus-kasus korupsi tersebut menjadi titik balik bahwa perubahan harus segera dilakukan.
Keluar dari keterpurukan, bergerak dalam semangat ‘Koltim Berlari’ untuk melakukan percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Terlihat, sebagai upaya dalam membawa ‘Koltim berlari’, maka Pemerintah Daerah Koltim memulainya dengan melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) evaluasi pembangunan dan realisasi anggaran, di ruang rapat kerja Bupati Koltim, pada Kamis (25/9/2025).
Rapat dipimpin langsung Plt Bupati Koltim H. Yosep Sahaka SPd MPd, didampingi Pj Sekda, La Fala SE. Rapat penting ini dihadiri seluruh Staf Ahli Bupati, para Asisten, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para Kepala Bagian.
Rapat koordinasi evaluasi pembangunan dan penyerapan anggaran merupakan langkah penting dalam meningkatkan efektivitas pembangunan dan penggunaan anggaran di daerah.
Dengan melakukan evaluasi dan menentukan langkah-langkah strategis, pemerintah daerah dapat meningkatkan akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas pembangunan, serta meningkatkan kualitas pembangunan dan kepuasan masyarakat.
Kabag Administrasi Pembangunan Setda Koltim Irmansyah SE MAP menyatakan, ada beberapa hal penyampaian atau instruksi tegas yang menjadi kompas bagi seluruh perangkat daerah.
Pertama, bahwasanya setiap perangkat daerah dituntut untuk melakukan langkah-langkah konkret, mempercepat realisasi penggunaan anggaran, memastikan setiap proyek pembangunan berjalan sesuai rencana, tepat waktu dan tepat sasaran sehingga dapat segera dirasakan manfaatkan oleh masyarakat.
Tentu, harus dibarengi dengan pengawasan yang super ketat agar setiap proyek sesuai dengan peruntukannya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus pula dapat menghindari atau mencegah celah-celah korupsi.
Kedua, pentingnya menjaga harmonisasi dan kolaborasi antara lembaga serta OPD demi menyukseskan program-program pemerintah daerah di masyarakat.
Sejatinya memang, sinergi antara lembaga dan OPD harus terus ditingkatkan guna memastikan setiap program pemerintah berjalan efektif dan efisien. Tanpa ada ruang bagi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dengan bahu-membahu, setiap tantangan akan terasa ringan, setiap masalah akan menemukan solusi.
Ketiga menyangkut integritas dan dedikasi dalam memberikan pelayanan publik dan pemerintahan.
Yang keempat, disebutkan Irmansyah yakni bagaimana menjaga konsistensi pelaksanaan pembangunan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Koltim yang telah ditetapkan.
RPJMD adalah kompas yang menuntun arah pembangunan, memastikan setiap program dan kegiatan selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, dan tidak menyimpang karena godaan materi.
Penekanan kelima, lanjut Irmansyah, agar selalu menjaga stabilitas indikator pembangunan daerah sesuai target yang telah ditetapkan pada sistem perencanaan daerah dan pusat seperti inflasi, kemiskinan extreme, laju pertumbuhan ekonomi dan fiskal daerah dan lain-lain.
Inflasi memang harus terkendali, kemiskinan ekstrem sangat perlu dientaskan, laju pertumbuhan ekonomi juga wajib ditingkatkan serta fiskal daerah harus dikelola dengan prudent dan bebas dari kebocoran anggaran.
“Terakhir, menjaga kondusifitas dan keamanan daerah dari hal hal negatif di masyarakat. Dan, percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur perkotaan dan penataan ruang daerah,” kata Irmansyah.
Menjaga kondusifitas dan keamanan daerah menjadi tanggung jawab bersama. Partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan harmonis.
Koltim harus berbenah diri, menjadi kota yang modern, indah, dan nyaman untuk dihuni dengan pembangunan yang bersih dan berkualitas.
