Kabupaten Koltim – Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) sedang dirundung problematika serius terkait penataan dan pengembalian aset daerah.
Sejumlah kendaraan dinas (randis) yang semestinya menjadi fasilitas penunjang pelayanan pemerintahan justru masih menjadi persoalan setelah tidak lagi berada dalam penguasaan pejabat atau pihak yang berhak menggunakannya.
Persoalan aset randis yang belum dikembalikan oleh sejumlah pihak setelah tidak lagi menduduki jabatan publik menjadi persoalan yang tidak boleh dipandang sebelah mata.
Sebab, randis yang diadakan bukanlah fasilitas pribadi yang bisa dikuasai sesuka hati apalagi setelah seseorang tak lagi memiliki kewenangan untuk menggunakannya.
Randis itu merupakan barang milik daerah yang pengadaannya bersumber dari uang rakyat dan diperuntukkan bagi kepentingan penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik.
Perilaku tidak mengembalikan aset daerah semacam ini merupakan contoh yang sama sekali tidak patut diteladani.
Bahkan, sikap tersebut mencerminkan egoisme dan minimnya kesadaran terhadap tanggung jawab atas fasilitas negara yang selama ini telah dinikmati.
Semestinya, seseorang yang pernah menduduki jabatan publik mampu memberikan contoh yang baik, termasuk ketika masa jabatannya berakhir.
Jangan sampai ketika menjabat begitu mudah menikmati fasilitas negara, tetapi ketika tidak lagi memiliki jabatan justru berat melepaskannya alias mau ‘menikmati’.
Dalam persoalan ini, Pemda Koltim, khususnya bidang aset selaku pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan barang milik daerah, dituntut untuk lebih tegas, tidak lembek.
Penertiban tidak boleh hanya berhenti pada surat teguran maupun pendekatan persuasif yang berulang kali tidak diindahkan.
Jika prosedur telah ditempuh, langkah penegakan aturan harus dilakukan secara konsisten, tanpa pandang bulu dan tanpa kompromi terhadap kepentingan pribadi siapa pun.
Pihak DPRD Koltim juga perlu memperketat fungsi pengawasannya. Lembaga legislatif tidak boleh hanya menunggu persoalan mencuat ke ruang publik, tetapi harus aktif memastikan seluruh aset daerah tercatat, terpelihara, digunakan sesuai peruntukan, dan berada dalam penguasaan pihak yang berhak.
Pengawasan tersebut penting agar aset daerah tidak menjadi objek penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak lagi memiliki kewenangan.
Apalagi, setiap kendaraan dinas yang tidak dikembalikan berpotensi menghambat pelayanan kepada masyarakat yang seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah.
Persoalan pengembalian aset sejatinya menyangkut mentalitas, integritas, rasa malu, serta kesadaran seseorang terhadap amanah yang pernah dipercayakan kepadanya.
Jangan sampai jabatan yang pernah disandang justru meninggalkan catatan buruk. Mereka yang dahulu dihormati dan dijadikan panutan semestinya tetap menunjukkan keteladanan.
Bukan sebaliknya, setelah menikmati jabatan dan fasilitas negara, justru mempertontonkan perilaku yang mencederai integritas serta meninggalkan contoh buruk bagi generasi aparatur berikutnya.
Masihkah ada rasa malu? Kendaraan dinas dibeli menggunakan uang rakyat, diperuntukkan bagi kepentingan pelayanan publik. Lantas, mengapa masih harus dipertahankan dan dikuasai ketika kewenangan untuk menggunakannya sudah tidak lagi dimiliki.









