{"id":7153,"date":"2026-04-29T11:35:37","date_gmt":"2026-04-29T04:35:37","guid":{"rendered":"https:\/\/investigasitimes.com\/times\/?p=7153"},"modified":"2026-04-29T11:35:37","modified_gmt":"2026-04-29T04:35:37","slug":"jejak-kepemimpinan-koltim-dari-harapan-pemekaran-hingga-deretan-ujian-politik-dan-hukum","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/investigasitimes.com\/times\/jejak-kepemimpinan-koltim-dari-harapan-pemekaran-hingga-deretan-ujian-politik-dan-hukum\/","title":{"rendered":"Jejak Kepemimpinan Koltim: Dari Harapan Pemekaran hingga Deretan Ujian Politik dan Hukum"},"content":{"rendered":"

Kabupaten Koltim<\/strong> – Perjalanan Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) sebagai daerah otonom baru di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) bukan hanya tentang pembangunan dan harapan masyarakat.<\/p>\n

Di balik usia daerah yang masih tergolong muda, Kabupaten berjuluk Wonua Sorume ini juga menyimpan catatan panjang dinamika politik, pergantian kepemimpinan, hingga ujian hukum yang silih berganti mewarnai jalannya pemerintahan.<\/p>\n

Kabupaten Kolaka Timur resmi terbentuk pada 15 Mei 2013 berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013. Pemekaran tersebut menjadi angin segar bagi masyarakat yang mendambakan percepatan pembangunan, pemerataan pelayanan publik, dan lahirnya pusat pertumbuhan ekonomi baru di jazirah daratan Sultra.<\/p>\n

Pada awal berdirinya, roda pemerintahan Koltim dipimpin oleh Penjabat (Pj) Bupati yang bertugas mempersiapkan perangkat pemerintahan daerah sekaligus menyukseskan pemilihan kepala daerah pertama. Masa transisi itu berlangsung sejak 2013 hingga 2016.<\/p>\n

Harapan besar masyarakat kemudian tertumpu pada kepemimpinan definitif pertama hasil Pilkada serentak 2015. Saat itu, Koltim dipimpin oleh pasangan Bupati Drs. H. Tony Herbiansyah, M.Si dan Wakil Bupati Hj. Andi Merya Nur, S.IP untuk periode 2016\u20132021.<\/p>\n

Di masa awal kepemimpinan definitif tersebut, pembangunan infrastruktur dasar mulai digencarkan. Jalan penghubung antarwilayah mulai dibuka dan ditingkatkan, pelayanan pemerintahan perlahan dibenahi, serta sektor pertanian yang menjadi tulang punggung masyarakat terus didorong agar mampu menopang perekonomian daerah.<\/p>\n

Namun perjalanan politik Koltim memasuki babak baru saat Pilkada berikutnya digelar. Pasangan H. Samsul Bahri Madjid dan Hj. Andi Merya Nur memenangkan kontestasi dan memimpin Koltim untuk periode 2021\u20132025\/2026.<\/p>\n

Takdir berkata lain. Belum genap sebulan memimpin, tepatnya sekitar 21 hari setelah dilantik, Bupati Samsul Bahri Madjid meninggal dunia. Duka mendalam menyelimuti masyarakat Koltim kala itu.<\/p>\n

Tongkat estafet kepemimpinan kemudian beralih kepada Wakil Bupati Andi Merya Nur.<\/p>\n

Namun ujian besar kembali datang. Beberapa bulan setelah menjabat sebagai bupati, Andi Merya Nur tersangkut kasus hukum yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada September 2021.<\/p>\n

Peristiwa tersebut sontak menyita perhatian publik hingga tingkat nasional dan menjadi salah satu catatan kelam dalam perjalanan pemerintahan Koltim.<\/p>\n

Kondisi kekosongan kepemimpinan membuat Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengambil langkah administratif guna memastikan pemerintahan tetap berjalan.<\/p>\n

Pada 22 November 2022, Gubernur Sultra saat itu, Ali Mazi, melantik Ir. H. Sulwan Aboenawas, M.Si sebagai Penjabat Bupati Kolaka Timur.<\/p>\n

Penunjukan Sulwan Aboenawas dilakukan untuk menjaga stabilitas pemerintahan serta memastikan program pembangunan dan pelaksanaan APBD tetap berjalan efektif.<\/p>\n

Dalam masa transisi tersebut, pemerintahan Koltim juga sempat dipimpin oleh Ir. Ari Sismanto sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Bupati.<\/p>\n

Sementara itu, karena status hukum Andi Merya Nur belum berkekuatan hukum tetap atau belum inkrah, DPRD Koltim kemudian melaksanakan pemilihan Wakil Bupati sisa masa jabatan 2021\u20132026 pada 28 Juli 2022.<\/p>\n

Hasilnya, Abdul Azis terpilih sebagai Wakil Bupati Koltim dan resmi dilantik oleh Gubernur Sulawesi Tenggara H. Ali Mazi, SH pada 24 Agustus 2022.<\/p>\n

Perjalanan politik Abdul Azis berlanjut pada Pilkada serentak tahun 2025. Bersama Yosep Sahaka sebagai wakilnya, ia kembali mendapat mandat masyarakat untuk memimpin Koltim periode 2025\u20132030.<\/p>\n

Namun sekali lagi, badai politik dan hukum menerpa Wonua Sorume. Beberapa bulan setelah resmi dilantik, tepatnya Agustus 2025, Abdul Azis ditangkap KPK atas dugaan suap proyek pembangunan RSUD Koltim, dan kasusnya masih bergulir dalam proses persidangan.<\/p>\n

Saat ini, pemerintahan Kabupaten Kolaka Timur dipimpin oleh Yosep Sahaka sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Koltim.<\/p>\n

Rentetan peristiwa yang terjadi sejak pemekaran hingga saat ini menjadi catatan sejarah yang tak bisa dipisahkan dari perjalanan Koltim sebagai daerah otonom baru.<\/p>\n

Pergantian kepemimpinan yang berlangsung cepat, ditambah kasus hukum yang menjerat sejumlah kepala daerah, menjadi pelajaran berharga bagi seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat.<\/p>\n

Di sisi lain, masyarakat tentu berharap dinamika politik dan persoalan hukum yang terjadi tidak menghambat pembangunan daerah. Sebab Koltim memiliki potensi besar di berbagai sektor, mulai dari pertanian, perkebunan, peternakan, hingga pengembangan infrastruktur dan sumber daya manusia.<\/p>\n

Pembangunan sejatinya harus mampu menghadirkan kesejahteraan nyata bagi masyarakat, membuka akses ekonomi, memperbaiki pendidikan, meningkatkan layanan kesehatan, serta menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat.<\/p>\n

Namun semua itu sulit terwujud apabila niat dalam memimpin tidak benar. Ketika jabatan dijadikan alat untuk kepentingan pribadi atau kelompok, maka pembangunan bisa kehilangan arah.<\/p>\n

Program yang seharusnya menyentuh kebutuhan masyarakat berpotensi berubah menjadi kepentingan segelintir orang. Akibatnya, pembangunan di berbagai sektor menjadi tidak maksimal.<\/p>\n

Infrastruktur bisa terbengkalai, pelayanan publik melemah, kepercayaan masyarakat menurun, dan cita-cita pemekaran daerah untuk menghadirkan kesejahteraan justru menjauh dari harapan.<\/p>\n

Karena itu, Koltim membutuhkan pemimpin yang bukan hanya memiliki kemampuan birokrasi dan politik, tetapi juga integritas serta hati nurani dalam mengemban amanah rakyat. Niat yang baik harus dibarengi dengan langkah dan tindakan yang benar dalam menjalankan pemerintahan.<\/p>\n

Seorang pemimpin dituntut mampu menata sistem birokrasi yang sehat, profesional, transparan, dan bebas dari kepentingan sempit. Birokrasi yang baik akan melahirkan pelayanan publik yang maksimal, tata kelola anggaran yang tepat sasaran, serta pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat hingga ke pelosok desa.<\/p>\n

Selain itu, pembangunan daerah juga membutuhkan keberanian mengambil keputusan yang berpihak pada kepentingan rakyat, bukan sekadar kepentingan politik sesaat. Dengan sistem pemerintahan yang tertata baik, maka sektor pertanian, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga ekonomi kerakyatan dapat berkembang secara berkelanjutan.<\/p>\n

Pemimpin yang bekerja dengan niat tulus dan tindakan yang benar akan meninggalkan warisan pembangunan yang dikenang masyarakat. Sebaliknya, ketika amanah disalahgunakan, maka yang tertinggal hanyalah catatan buruk dalam sejarah pemerintahan.<\/p>\n

Menjadi pemimpin bukan sekadar soal kekuasaan, melainkan tentang tanggung jawab moral untuk membawa daerah menuju kemajuan. Niat yang suci, hati yang bersih, langkah yang benar, serta komitmen melayani masyarakat menjadi fondasi utama yang harus dimiliki setiap pemimpin, baik hari ini maupun di masa mendatang. Semua bisa dimulai dari saat ini, sekarang ini!<\/p>\n

 <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Kabupaten Koltim – Perjalanan Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) sebagai daerah otonom baru di Provinsi Sulawesi […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":7154,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":["post-7153","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-daerah"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/investigasitimes.com\/times\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7153","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/investigasitimes.com\/times\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/investigasitimes.com\/times\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investigasitimes.com\/times\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investigasitimes.com\/times\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7153"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/investigasitimes.com\/times\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7153\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7155,"href":"https:\/\/investigasitimes.com\/times\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7153\/revisions\/7155"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investigasitimes.com\/times\/wp-json\/wp\/v2\/media\/7154"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/investigasitimes.com\/times\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7153"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/investigasitimes.com\/times\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=7153"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/investigasitimes.com\/times\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=7153"},{"taxonomy":"newstopic","embeddable":true,"href":"https:\/\/investigasitimes.com\/times\/wp-json\/wp\/v2\/newstopic?post=7153"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}