{"id":6097,"date":"2025-07-23T06:34:46","date_gmt":"2025-07-22T23:34:46","guid":{"rendered":"https:\/\/investigasitimes.com\/times\/?p=6097"},"modified":"2025-07-23T06:40:23","modified_gmt":"2025-07-22T23:40:23","slug":"dua-lokasi-pertambangan-pasir-silika-ilegal-di-wilkum-polsek-tambakboyo-polres-tuban-diduga-terjadi-pembiaran-oleh-aph","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/investigasitimes.com\/times\/dua-lokasi-pertambangan-pasir-silika-ilegal-di-wilkum-polsek-tambakboyo-polres-tuban-diduga-terjadi-pembiaran-oleh-aph\/","title":{"rendered":"Dua Lokasi Pertambangan Pasir Silika Ilegal di Wilkum Polsek Tambakboyo Polres Tuban Diduga Terjadi Pembiaran Oleh APH"},"content":{"rendered":"

Investigasitimes.com, Kabupaten Tuban<\/strong> – Aktivitas pertambangan pasir silika ilegal di wilayah hukum (wilkum) Polsek Tambakboyo Polres Tuban kian marak, dan mengundang keresahan warga.<\/p>\n

Dua lokasi penambangan tanpa izin berada di Desa Cokrowati terus beroperasi tanpa hambatan, dengan puluhan truk keluar masuk setiap hari mengangkut pasir.<\/p>\n

Seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa tambang pasir di Desanya telah beroperasi sekitar dua bulan.<\/p>\n

\u201cAda dua lokasi tambang di Desa Cokrowati, yang satu milik Chairudin dan satunya lagi milik Dodik ke duanya diduga sama-sama tidak mengantongi izin usaha pertambangan operasi produksi\u201d ungkap warga, Selasa (22\/7\/2025).<\/p>\n

Maraknya aktivitas tambang ilegal ini memicu kekhawatiran warga setempat. Selain mengancam kelestarian lingkungan, penambangan pasir tanpa izin juga berpotensi menimbulkan konflik sosial.<\/p>\n

Warga menyoroti lambannya respons aparat dalam menertibkan aktivitas ilegal ini, meskipun dampaknya sudah jelas terlihat.<\/p>\n

\u201cKalau dibiarkan terus, lama-lama habis tanah dan sumber daya alam kita. Lingkungan rusak, jalan-jalan hancur karena dilewati truk setiap hari, dan kita sebagai warga tidak mendapat manfaat apa-apa,\u201d imbuhnya.<\/p>\n

\"\"
Lokasi tambang pasir silika di Desa Cokrowati Kecamatan Tambakboyo milik Dodik<\/figcaption><\/figure>\n

Menurutnya, tambang ilegal ini juga bisa memicu ketegangan antar warga, terutama jika ada yang merasa dirugikan atau tidak mendapat bagian dari keuntungan yang diperoleh para penambang.<\/p>\n

“Warga berharap aparat penegak hukum (APH) tidak menutup mata terhadap aktivitas ilegal yang jelas-jelas merugikan masyarakat dan merusak lingkungan,” harapnya.<\/p>\n

Hingga berita ini ditayangkan belum ada statement dari APH setempat, begitu juga pelaku memilih bungkam terkesan terjadi kongkalikong.<\/p>\n

Sebelumnya, Jaringan Pemuda dan Aktivis Indonesia (JAPAI) menggelar aksi demo di depan kantor pemkab setempat. Dalam aksinya pada, Jumat (18\/7\/2025) lalu, mereka mendesak Bupati Tuban Aditya Halindra dan aparat penegak hukum (APH) untuk turun tangan menutup tambang ilegal karena merusak lingkungan.<\/p>\n

“Kami mendorong pengusaha pertambangan agar mengurus izin, dan menjalankan bisnisnya dengan baik sesuai ketentuan,” ujar anggota Komisi III DPRD Tuban, Luqmanul Hakim.<\/p>\n

Politisi dari Partai Nasdem itu akan menindaklanjuti hal tersebut agar segera dicarikan solusi terbaik dan tidak ada yang dirugikan.<\/p>\n

“Aksi demo salah satu cerminan negara demokrasi adalah menyampaikan pendapat aspirasi atau gagasan. Fraksi Nasdem akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat ini,” terang Luqmanul.<\/p>\n

Ditambahkannya, meskipun beberapa perijinan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi maupun pusat. Tapi, pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab dalam pengawasan kegiatan pertambangan agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.<\/p>\n

“Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pengawasan kegiatan pertambangan galian, terutama yang berkaitan dengan dampak lingkungan dan keselamatan kerja, yang otoritasnya dipegang dinas terkait,” pungkasnya.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Investigasitimes.com, Kabupaten Tuban – Aktivitas pertambangan pasir silika ilegal di wilayah hukum (wilkum) Polsek Tambakboyo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":6098,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":["post-6097","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-headline"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/investigasitimes.com\/times\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6097","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/investigasitimes.com\/times\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/investigasitimes.com\/times\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investigasitimes.com\/times\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investigasitimes.com\/times\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6097"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/investigasitimes.com\/times\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6097\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6121,"href":"https:\/\/investigasitimes.com\/times\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6097\/revisions\/6121"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investigasitimes.com\/times\/wp-json\/wp\/v2\/media\/6098"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/investigasitimes.com\/times\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6097"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/investigasitimes.com\/times\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6097"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/investigasitimes.com\/times\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6097"},{"taxonomy":"newstopic","embeddable":true,"href":"https:\/\/investigasitimes.com\/times\/wp-json\/wp\/v2\/newstopic?post=6097"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}